Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Ancaman Startup Sebelum Jadi Unicorn, Apa Saja?

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Instagram
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah langsung menggandeng industri dan pada pelaku bisnis rintisan berpredikat unicorn dalam menyusun kebijakan perpajakan yang mendukung mereka. "Jadi melihat apa kebutuhan mereka, apa dari sisi fasilitas, dan bentuk support apa yang mereka butuhkan," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Pasalnya, kata Sri Mulyani, kalau berbicara soal bisnis rintisan anyar, hampir setiap hari di setiap negara akan lahir ribuan pelaku yang mau terjun di dunia startup. Hanya saja, dari gagasan-gagasan yang muncul itu, tidak banyak yang bisa bertahan. "Tidak semua bisa survive karena ada yang namanya valley of death."

Kondisi itu muncul ketika bisnis rintisan mulai tumbuh dan akan memasuki fase komersialisasi. "Dari situ mereka harus didukung," ujar Sri Mulyani. Dukungan itu bisa diberikan berdasarkan studi dari negara-negara lain, maupun dari pengalaman di dalam negeri. "Karena kita kini telah menghasilkan unicorn yang cukup banyak, artinya di Asean kita termasuk exceptional dan maju."

Ke depannya, menurut Sri Mulyani, dalam mendukung kreativitas dan inovasi yang sudah muncul, adalah memperbaiki ekosistem. Dengan perbaikan ekosistem itu, ia yakin akan lebih banyak lagi unicorn yang muncul.

Unicorn adalah sebutan untuk industri startup yang memiliki valuasi senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun (dengan kurs Rp 14.000 per dolar AS). Perbincangan soal unicorn mulai menghangat selepas Debat Calon Presiden pada Ahad malam, 17 Februari 2019.

Kala itu, Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi melontarkan pertanyaan kepada Calon presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto soal strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan unicorn dari Indonesia. Jokowi bertanya kepada Prabowo soal infrastruktur apa yang dibapak bangun untuk mendukung pengembangan perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Prabowo sempat terlihat bingung dalam menjawab pertanyaan Jokowi itu. Kebingungan itu terlihat dari jawaban Prabowo berikutnya. "Yang Bapak maksud Unicorn maksudnya yang apa? Yang online-online itu?" kata Prabowo, Ahad malam, 17 Februari 2019. Mendengar jawaban itu, Jokowi hanya mengangguk-angguk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh Prabowo menyebutkan, untuk mengembangkan unicorn, pihaknya akan terus mendukungnya. "Kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang," ucapnya.

Setelah mendengar tanggapan Prabowo itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada tujuh unicorn di Asia, dan empat di antaranya ada di Indonesia.

Adapun keempat unicorn yang ada di Indonesia adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. "Oleh sebab itu kita ingin agar tidaknya empat tetapi ada tambahan-tambah unicorn baru di Indonesia," tutur Jokowi.

Jokowi melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan program seribu start up baru yang dihubungkan dengan inkubator-inkubator di global agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara- negara lain. Dukungan terhadap unicorn ini juga ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur seperti Palapa Ring di Indonesia bagian barat dan tengah sudah terbangun 100 persen.

"Di Indonesia bagian timur sembilan puluh persen selesai dan nanti di Juli insya Allah 100 persen. Ini menyambungkan menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi," kata Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

7 jam lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


75 Startup Ikut Seleksi Program Riset dan Inovasi IPB University

11 jam lalu

Gedung Rektorat IPB University di kampus IPB Dramaga Bogor /ANTARA
75 Startup Ikut Seleksi Program Riset dan Inovasi IPB University

Sebanyak 75 startup bidang pangan, industri kreatif, Informasi dan Teknologi, obat kesehatan dan pertanian mengikuti seleksi program IPB University.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.