Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan HB X Tanggapi Data BPS Soal Rasio Gini Yogya Tertinggi

image-gnews
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 15, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Yogyakarta atau di rumah bernama Ndalem Cokronegaran pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 15, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Yogyakarta atau di rumah bernama Ndalem Cokronegaran pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) menanggapi data Badan Pusat Statistik soal tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Sultan, data itu hanya merepresentasikan kondisi kemiskinan dari faktor pengeluaran warga untuk konsumsi saja.

“Tidak menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan, aset warga juga tidak dihitung,” ujar Sultan HB X di sela penandatangan MoU optimalisasi Pendapatan Asli Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogya Selasa 16 Juli 2019.

BPS menyatakan sepanjang Maret 2019, provinsi DIY tercatat menjadi daerah dengan rasio gini tertinggi di Indonesia. Ketimpangan di DIY itu tercatat dengan angka mencapai 0,423 poin. Sedangkan ketimpangan yang terendah terjadi di Provinsi Bangka-Belitung dengan angka rasio gini 0,269.

Sultan menuturkan warga Yogya memiliki suatu kultur sendiri yang selama ini tak bisa tertangkap utuh oleh BPS untuk menentukan kondisinya sebenarnya miskin atau tidak.

Warga di pedesaan Yogya, ujar Sultan, sebagian masih menggunakan prinsip berhemat untuk kebutuhan sendiri namun mau jor-joran untuk kebutuhan lainnya. Misalnya untuk mengembangkan ternak.

“Jadi ketika warga berpikir ‘Saya ngirit (berhemat), mau puasa terus untuk makan’ dan hanya mengeluarkan Rp 430 ribu per bulan untuk makan, maka otomatis dia akan dikategorikan (oleh BPS) miskin. Walaupun pendapatan sebenarnya di atas itu,” ujar Sultan.

Sultan mengaku di Yogya, kadang ia bingung saat berdialog dengan warga yang dianggap masuk kategori miskin. Saat ditanya, warga tersebut mengaku rela makan seadanya apa yang dimiliki, entah bergizi atau tidak asalkan ternaknya semua dalam kondisi sehat.

“Walaupun demikian jawaban warga, kami tetap akan upayakan warga miskin ini berkurang,” ujarnya.

Sultan meminta tingginya rasio gini di Yogya, jangan melulu dimaknai secara negatif. Tapi juga ada positifnya. Dalam hal ini artinya di Yogya ada pertumbuhan ekonomi. Sebab jika ekonomi tidak tumbuh maka tidak akan ada persoalan rasio gini.

Hanya masalahnya dengan pertumbuhan yang meningkat di Yogya itu, peluang di masyarakat berbeda-beda.  Yang mampu bisa menikmati yang tidak mampu tidak akan mendapatkan porsi. Ini berimplikasi pula pada ketimpangan wilayah satu dengan lainnya di DIY.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai contoh di DIY yang baru dibangun bandara baru di Kulon Progo. Pemerintah berharap adanya bandara itu mendongkrak perekonomian warga Kulon Progo namun peluang pertumbuhan ekonomi ini pun hanya terjangkau warga yang memiliki akses.

“Makanya ketika bandara itu dibangun, kami didik warga Kulon Progo yang tak punya akses supaya bisa memiliki akses berupa kompetensi dan meningkatkan penghasilannya saat bisa bekerja di situ,” ujarnya.   

Sultan membeberkan, Yogya sebagai kota wisata memiliki cukup banyak sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Sebagian besar pekerja PKL ini pendapatannya tak lebih tinggi dari pegawai negeri sipil dan pekerja formal lain. Perbedaan pendapatan sektor formal dan non formal ini, ujar Sultan juga sangat mempengaruhi catatan rasio gini.

Sultan pun menuturkan untuk mengatasi rasio gini yang timpang ini, pemda DIY akan berfokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak yakni Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo.  

“Tapi sekarang saat pemerintah daerah memperbaiki sarana wisata di Gunungkidul atau Kulonprogo agar kunjungan tinggi, apa iya PKL di sana akan meningkatkan pendapatan para pelayannya? Kalau tidak ya rasio gini akan tinggi, jadi ini tidak mudah,” ujarnya.

Sultan menuturkan, rasio gini tetap dibutuhkan untuk mendeteksi pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi persoalan bagaimana dengan rasio gini itu ketimpangan tidak terlalu tinggi.  

“Saya kira problem rasio gini di situ, semoga nanti yang masuk sektor kerja itu sudah tidak lagi lulusan pendidikan rendah tapi minimal SMA sehingga pendapatannya naik,” ujarnya.

Anomali data kemiskinan di Yogya ini dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Bambang Wisnu Handoyo. “Jadi ketika pendapatan warga rata-rata Rp 1,2 juta namun pengeluaran konsumsi kurang dari Rp 430 ribu itu masuk kategori miskin,” ujarnya.       

Baca berita Sultan HB X lainnya di Tempo.co

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

5 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Tak Beri Wejangan Khusus soal Kemenangan Prabowo-Gibran, Sultan HB X: Semoga Sukses Jalankan Tugas

6 hari lalu

Raja Keraton Yogya Sri Sultan HB X saat melaunching Museum Kereta Keraton Yogyakarta yang kini berganti nama menjadi Kagungan Dalem Wahanarata Selasa (18/7). Dok.istimewa
Tak Beri Wejangan Khusus soal Kemenangan Prabowo-Gibran, Sultan HB X: Semoga Sukses Jalankan Tugas

Gubernur DIY Sultan HB X turut memberi selamat kepada Prabowo-Gibran atas kemenangan pemilu presiden 2024.


Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

11 hari lalu

INFO Panen Jagung di Perkebunan Jati Jawa Timur
Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

Pemerintah menyetop impor jagung sebelum panen raya yang puncaknya diperkirakan berlangsung pada April 2024.


Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

14 hari lalu

Pembeli bersiap membayar cabai yang ia beli di Pasar Senen, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Inflasi Desember 2020 secara tahun kalender sebesar 1,46 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,46 persen (yoy) dan penyumbang utama inflasi, yaitu cabai merah sebesar 0,04 persen (mtm). TEMPO/Tony Hartawan
Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

Puncak panen raya diprediksi pada Maret - April tapi itu tak membuat harga beras turun banyak jelang bulan suci Ramadan.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

21 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

Program makan siang gratis janji kampanye Prabowo-Gibran yang akan diambil dari Dana BOS dinilai berpotensi mengurangi gaji guru. P2G tolak keras.


Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

23 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan menyatakan perlunya menjaga inflasi pangan agar kenaikannya tidak melebihi 5 persen.


BI Sebut Inflasi Pangan Saat Ini Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN dan Pegawai, Apa Dampaknya?

23 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
BI Sebut Inflasi Pangan Saat Ini Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN dan Pegawai, Apa Dampaknya?

BI menyebut tingkat inflasi pangan 8,47 persen lebih besar dari rata-rata penghasilan tetap ASN yang hanya mencapai 6,5 persen.


BPS Sebut Harga Telur, Ayam, dan Daging Secara Historis Selalu Naik Menjelang Idul Fitri

24 hari lalu

Pekerja tengah menata telur di sebuah agen kawasan Cipinang, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Pantauan BPS menunjukkan harga telur ayam ras mulai mengalami kenaikan sejak pekan kedua November 2023. Adapun harga rata-rata nasional telur ayam saat ini menyentuh Rp29.170 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Harga Telur, Ayam, dan Daging Secara Historis Selalu Naik Menjelang Idul Fitri

BPS sebut harga telur ayam, daging ayam, dan daging sapi secara historis selalu berada di 10 besar komoditas pemberi andil inflasi saat momen Lebaran.


Harga Beras Meroket, Akankah Tembus Rekor Baru Selama Pemerintahan Jokowi?

24 hari lalu

Warga membawa beras murah yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS), Surabaya, Jawa Timur, Senin 26 Juni 2023. Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menjual berbagai bahan pangan yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran sebagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. ANTARA  FOTO/Didik Suhartono
Harga Beras Meroket, Akankah Tembus Rekor Baru Selama Pemerintahan Jokowi?

Harga beras semakin hari semakin meningkat hingga menembus Rp 18 ribu per kilogram. Pecahkan rekor kenaikan selama ini?


Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X

25 hari lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X

Simak peran empat tokoh Deklarasi Ciganjur Megawati, Gus Dur, Amien Rais, Sultan HB X untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Berikut 8 pemikirannya.