Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pansel Capim KPK Disorot, Hendardi dan Yenti Beri Jawaban Telak

Reporter

image-gnews
Hendardi. TEMPO/Amston Probel
Hendardi. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga awak Pansel Capim KPK dicurigai memiliki konflik kepentingan dengan sejumlah nama dari institusi Polri yang masuk 20 calon yang lolos profile assessment.

Tiga nama itu adalah Yenti Ganarsih, Hendardi, dan Indriyanto Seno Adji. Koalisi bahkan meminta Presiden Jokowi mencopot mereka.

"Nama-nama tersebut berdasarkan hasil penelusuran kami dan juga pengakuan yang bersangkutan," ujar perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK, Asfinawati, di kantornya, hari ini, Ahad, 25 Agustus 2019. 

Hendardi tak mau ambil pusing dengan tudingan Koalisi Kawal Capim KPK tersebut. "Biar saja. Enggak saya pikirin," kata dia hari ini. "Dari awal (Pansel Capim KPK) dibentuk mereka sudah nyinyir begitu."

Dia menjelaskan bahwa telah menjadi Penasihat Ahli Kapolri sejak masa Jenderal Badrodin Haiti. Dia balik bertanya apakah integritasnya baru dibangun beberapa tahun belakangan sejak menjadi Penasihat Ahli Kapolri.

"Terlalu simplistik. Integritas saya dibangun lebih dari tiga dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka masih menyusu," ujar Ketua Setara Institute dan mantan Ketua PBHI tersebut.

Hendardi mempersilahkan aktivis Koalisi Kawal Capim KPK mengajukan diri menjadi Pansel KPK di periode selanjutnya. "Silakan empat tahun lagi minta ke presiden untuk jadi pansel."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Yenti membantah tudingan Koalisi. Dia menyatakan tidak pernah menjadi Tenaga Ahli Badan Reserse Kriminal dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian.

"Saya hanya pengajar di program pendidikan. Tapi kalau memberikan keterangan ahli, iya. Di semua penyidik, di seluruh lembaga," ujarnya.

Sebelumnya, Asfinawati menuturkan Indriyanto dan Hendardi adalah Penasihat Ahli Kapolri. Sedangkan Yenti adalah Tenaga Ahli Badan Reserse Kriminal dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian.

"Karena itu kami meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi, menelusuri, memperjelas hal ini kepada yang bersangkutan," ujarnya tentang Pansel Capim KPK.

ANDITA RAHMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Penyidik KPK Beri Catatan untuk Debat Capres Cawapres: Berani Kembalikan UU KPK Lama?

12 Desember 2023

Seorang pegawai KPK Yudi Purnomo berjalan keluar sambil membawa peralatan pribadi dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 16 September 2021. KPK memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi ASN per 30 September 2021. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Eks Penyidik KPK Beri Catatan untuk Debat Capres Cawapres: Berani Kembalikan UU KPK Lama?

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo memberikan 4 catatan yang ingin diketahui publik soal pemberantasan korupsi dari debat capres cawapres. Apa saja?


Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL, Abraham Samad: Pansel KPK dan Anggota DPR Juga Harus Tanggung Jawab

4 Desember 2023

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan IM57+ Institute, melakukan aksi mencukur rambut hingga gundul mantan pegawai KPK, Sujanarko, di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak Ketua KPK, Firli Bahuri harus mengundurkan diri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dalam tindak pidana pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL, Abraham Samad: Pansel KPK dan Anggota DPR Juga Harus Tanggung Jawab

Abraham Samad ungkapkan pansel KPK dan anggota DPR yang memilih dan mengesahkan Firli Bahuri harus bertanggung jawab. Minta maaf ke publik sekarang.


Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024

10 Juni 2023

Ilustrasi KPK. ANTARA
Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024

IM57 Institute makin curiga ada kepentingan Pilpres 2024 dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.


KPK Hormati Keputusan Pemerintah Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan

10 Juni 2023

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Hormati Keputusan Pemerintah Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan

KPK menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK


Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Saut Situmorang Desak Agar Pansel Segera Dibentuk

31 Mei 2023

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kedua kiri), Penyidik Senior Novel Baswedan (kedua kanan), Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo (kiri), dan Penasihat KPK Sarwono Sutikno (kanan) menyalakan kembali layar penghitung waktu peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, di Lobi Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. ANTARA
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Saut Situmorang Desak Agar Pansel Segera Dibentuk

Saut mengatakan Presiden Joko Widodo harus turun tangan dalam polemik perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.


MK Kabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pratikno: Pemerintah Taat Aturan

25 Mei 2023

Mensesneg Pratikno saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta. Mirza Bagaskara/Tempo
MK Kabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pratikno: Pemerintah Taat Aturan

Mensesneg Pratikno akan mempelajari dulu amar putusan MK karena pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

28 September 2022

Komisi hukum DPR gelar uji kelayakan terhadap calon pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai wakil ketua KPK pada Rabu, 28 September 2022. TEMPO/Ima Dini Shafira
Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

28 September 2022

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak mengikuti tes wawancara uji publik Capim KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana
Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Romahurmuziy Cerita Ada Keponakan Capim KPK Minta Jabatan di PPP

13 Januari 2020

Terdakwa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Menurut jaksa penutut umum KPK, Romi terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto
Romahurmuziy Cerita Ada Keponakan Capim KPK Minta Jabatan di PPP

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan ada keponakan capim KPK yang meminta jabatan di PPP.


Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan

16 September 2019

Mantan Aktivis 98 Masinton Pasaribu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Acara ini diadakan juga untuk memperingati perjuangan mereka 20 tahun lalu dalam membawa Indonesia ke era demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan

PDIP sejak awal meminta fraksi-fraksi lain meloloskan Irjen Firli Bahuri sebagai capim KPK yang baru.