Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Sebut Infrastruktur Buatan Jokowi Kurang Bermanfaat

Reporter

image-gnews
Underpass Mayjend Sungkono menjadi salah satu penambahan infrastruktur untuk memperlancar arus logistik.
Underpass Mayjend Sungkono menjadi salah satu penambahan infrastruktur untuk memperlancar arus logistik.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur di periode kedua 2019--2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan belajar dari segala proses yang sudah terjadi pada periode 2014-2019 dengan membentuk otoritas lembaga yang mengelola infrastruktur.

Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi menuturkan pembangunan infrastruktur periode kedua perlu menjadikan periode pertama sebagai pelajaran agar menghasilkan pembangunan infrastruktur dengan manfaat maksimal.

Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dilakukan dengan titik berat pada peningkatan kelayakan proyek infrastruktur melalui rekayasa nilai tambah.

Dia menilai pemerintah perlu memperkuat kinerja BUMN yang bekerja sama dengan pihak asing dalam melakukan alih pengetahuan dan teknologi serta dibarengi dengan pemberdayaan kontraktor menengah dan kecil spesialis dalam pembangunan infrastruktur.

"Untuk memastikan koordinasi, kerja sama dan percepatan pembangunan, maka tugas dan wewenang pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembentukan kementerian infrastruktur ataupun badan otoritas di bawah Presiden," ujarnya Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurutnya, infrastruktur yang telah selesai mesti diperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sehingga produk infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pada masa mendatang, ujarnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur bernilai tambah mutlak dibutuhkan menghasilkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, efisien, aman dan alih teknologi untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari pembangunan.

Dia menjelaskan peningkatan produktifitas dan produk domestik bruto (PDB) negara maka pembangunan infrastruktur harus mengutamakan di sentra-sentra produksi dan industri di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Roadmap pengembangan industri pengolahan sumber daya alam termasuk manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, maupun industri kreatif menjadi landasan bagi prioritas pembangunan infrastruktur yang diperlukan," katanya.

Dengan strategi itu, dia berharap dapat mempercepat dampak dari manfaat infrastruktur yang dibangun. Selain itu, Industri alat produksi dan permesinan, serta pengembangan bisnis rintisan perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemandirian produksi dan kemampuan membangun.

Adapun pendanaan, alternatif pembiayaan infrastruktur dapat diaktifkan melalui pengikutsertaan dana masyarakat atau crowd funding, asuransi, tabungan haji, serta berbagai bentuk inovasi pendanaan lainnya. Pilihan pendanaan ini harus memperhatikan prioritas dan jenis infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan.

"Pembagian keuntungan dari akses dan manfaat infrastruktur yang dibangun dilakukan melalui pemberian konsensi, insentif, maupun pengenaan pajak tambahan atau levy tax sesuai dengan jenis infrastruktur sosial atau komersial yang dibangun," katanya.

Segi sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme perlu terus dilakukan dengan memberdayakan asosiasi profesi, universitas dan vokasi. Penguasaan keahlian dan teknologi infrastruktur menjadi fokus pengembangan SDM.

"Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan matang dan tereksekusi dengan baik saat ini, akan mampu membawa peningkatan produktifitas, kesejahteraan dan human development index, yang akan menjadi fondasi bagi RI sebagai negara maju yang masuk dalam lima besar dunia pada 2045," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

23 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

7 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

12 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

12 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.