TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jilid I hampir usai. Selain capaian prestasi yang diraih, terdapat juga catatan yang perlu diperbaiki pada periode berikutnya. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara salah satunya, menilai pengelolaan utang pemerintah kurang hati-hati.
"Karena rasio utang pemerintah naik ke 29 persen(terhadap Produk Domestik Bruto), sementara pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen," kata Bhima saat dihubungi, Jumat, 18 Oktober 2019.
Dia menilai besarnya rasio utang tidak beririsan dengan produktivitas ekonomi. Sebagian besar utang pemerintah naik. Tetapi, kata dia, kenaikannya ternyata bukan untuk membiayai belanja modal seperti infrastruktur saja. Namun sebagian besar untuk belanja pegawai, pembayaran cicilan dan bunga plus belanja barang.
"Bahkan sebagian untuk belanja konsumtif," kata Bhima.
Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada akhir Agustus 2019 tercatat sebesar US$ 393,5 miliar, terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 196,3 miliar, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 197,2 miliar.
Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2019 sebesar 36,1 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,1 persen dari total ULN.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menuturkan meski utang pemerintah masih relatif rendah, beban pembayaran bunga terus meningkat. Ia mencatat, pada 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat.
Lima tahun selanjutnya meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen. Adapun total belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2018 mencapai Rp 2.202 triliun sedangkan total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.444 triliun.
