TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak menyinggung soal hak asasi manusia. Menurut dia, Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.
"Ya karena dia dan pemerintahannya anti HAM dan tidak sensibel pada persoalan HAM. Tidak sensibel pada persoalan-persoalan yang ramai belakangan ini," kata Haris saat dihubungi, Senin, 21 Oktober 2019.
Menurut Haris, Jokowi juga gagal memanfaatkan momen pelantikan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahannya 5 tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan agenda konstitusi. "Kecuali pendukung fanatiknya," ujar dia.
Jokowi membacakan pidato pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, pada Ahad 20 Oktober 2019. Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada yang membahas mengenai HAM, hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan alasan mengapa Jokowi tak menyinggung soal HAM dalam pidatonya. Menurut dia, yang Jokowi sampaikan adalah pidato pengukuhan, bukan pidato kenegaraan seperti pada 16 Agustus 2019. Sehingga, yang terkandung dalam pidato pengukuhan adalah sebuah visi Indonesia pada 2045. "Sebuah haluan yang harus kita jalankan sebagai suatu bangsa agar punya arah," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Ahad, 20 Oktober 2019.
ROSSENO AJI | ANDITA RAHMA
