TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, ada permintaan yang diharapkannya bisa terwujud di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo di periode dua ini.
“Saya sih ingin menghadap. Problem Jawa Barat kan yang pertama pemekaran wilayah. Itu masih mengemuka,” kata dia di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Senin, 21 Oktober 2019.
Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan penghentian pemekaran daerah dinilainya merugikan Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, hanya memiliki 27 kabupaten/kota. Dengan jumlah daerah yang sedikit, dana kucuran bantuan fiskal pemerintah pusat untuk daerah menjadi tidak proporsional.
“Jawa Timur menerima Rp 15 triliun lebih banyak, padahal penduduknya lebih sedikit karena jumlah daerahnya lebih banyak. Kan ini nggak sinkron,” kata dia.
Soal jumlah daerah otonomi Tingkat II yang lebih sedikit tersebut menjadikan sejumlah persoalan, di antaranya layanan publik. Jawa Barat, diakuinya jangkauan layanan publiknya masih kalah dibandingkan dengan Sumatera Utara. “Contoh Sumatera Utara, penduduknya hanya 11-12 juta (jiwa). Kalau tidak salah daerahnya di atas 30-an. Penduduk hanya 11-12 juta, dikelola, itu pasti atensinya lebih bagus,” kata dia.
Dia mengatakan, tak heran jika sejumlah daerah di Jawa Barat mengeluh. “Makanya kalau ada isu Bogor pengin ini, Bekasi ingin ke sana, pelayanan publiknya lama, ya matematikanya sebenarnya di sana. Nah ini yang kami harapkan dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Jadi Jawa Barat meminta,” kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah dan DPR saat ini menyetop pemekaran daerah karena dinilai banyak yang gagal. “Kegagalan DOB (daerah otonomi baru) di luar Jawa Barat, kalau boleh jangan dijadikan alasan. Kami jadi korban, padahal kami butuh. Buktinya DOB di Jawa Barat itu berhasil semua. Banjar berhasil, Pangandaran pengangguran terendah, berhasil. Ini jangan dipukul rata, tapi dilihat situasinya. Itu harapan kita,” kata dia.
Jika pemerintah masih belum bisa melepas penghentian sementara pemekaran daerah, Ridwan Kamil menawarkan opsi kedua. “Kalau tidak bisa, maka harus ada perbaikan keadilan fiskal,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, penghentian sementara pemekaran daerah hanya membutuhkan restu politik dari Presiden. “Kadang-kadang semua politik. Dan ujungnya politik ada di Presiden, kira-kira itu,” kata dia.
Dia berharap banyak pada Presiden Jokowi yang kembali memimpin Indonesia untuk periode keduanya, yang kini didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amien. Terutama kondusivitas di sisi sosial-politik.
“Periode pertama itu ekonomi banyak kemajuan cepat, tapi sosial politik banyak gejolak yang kami rasakan, yang harus kami amankan di bawah. Mudah-mudahan periode kedua, ekonominya di akselerasi lebih baik dan sosial politiknya lebih damai, lebih kondusif. Kalau boleh tidak ada lagi potensi-potensi perpecahan, rekonsiliasinya tidak hanya di level elite, tapi juga di akar rumput juga kita harapkan. Sehingga kalau itu terjadi, 5 tahun ke depan betul-betul kita fokus membangun bersama-sama dan tidak ada lagi hal-hal yang mengingatkan pada masa lalu yang memang perlu kita sempurnakan,” kata Ridwan Kamil.
AHMAD FIKRI
