TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari menilai penempatan Prabowo Subianto sebagai calon Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah pilihan yang sangat tepat.
"Prabowo pilihan yang sangat tepat. Saya kira enggak ada yang meragukan kalau Prabowo jadi Menhan. Dia pakarnya. Kita menunggu apakah ide gagasan Macan Asia Prabowo akan kita lihat dalam tataran kedaulatan pertahanan," kata Qodari kepada Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2019.
Baca Juga:
Qodari menilai, Prabowo adalah sosok yang sangat kompeten menjadi Menhan karena memiliki latar belakang jenderal militer. Menurutnya, masyarakat Indonesia akan menyaksikan ide dan gagasan kedulatan pertahanan yang selama ini digembar-gemborkan Prabowo.
Ke depan, dia juga memprediksi wajah pertahanan Indonesia akan lebih gahar dan high profile seperti yang sudah dilakukan Prabowo ketika menjadi Komandan Jenderal Kopasus.
"Disitu menariknya. Gimana seorang jenderal militer, rising star pada masanya dan high profile akan mengimplementasikan ide dan gagasan pada tataran operasional," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai adanya dugaan Prabowo terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu, Qodari menilai pada tataran saat ini, hukum positif lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan Prabowo, maupun Wiranto sekalipun, tidak menjadi terpidana dan tak terhambat aturan perundang-undangan.
"Maka kemudian, kecenderungannya ya jalan terus. Apalagi ada dinamika dan kalkulasi politik pada masa itu, dan di masa yang akan datang," katanya.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kemarin datang ke Istana Negara. Ia mengatakan akan membantu di Kabinet Kerja Jilid II.
Prabowo juga spesifik menyebut dia diminta membantu di bidang pertahanan. "Saya diizinkan untuk menyampaikan membantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2019.
Prabowo mengatakan telah mendapatkan arahan dari Jokowi. "Tadi beliau memberikan arahan, saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," ujar Prabowo.
