TEMPO.CO, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya merasa terhormat ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Buat saya ini adalah suatu kehormatan untuk bisa ikut mendukung dan membantu bapak presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan cita-citanya," kata Sri Mulyani di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengaku ditunjuk lagi sebagai menteri keuangan. Ia sebelumnya pernah berada di posisi yang sama pada periode 2005-2010 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan selanjutnya 2016-2019 juga sebagai menteri keuangan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. "Beliau (Presiden Jokowi) meminta khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya," ujar Sri Mulyani menambahkan.
Untuk kebijakan di bidang keuangan pada periode selanjutnya, Sri Mulyani mengaku tetap terbuka atas dinamika yang terjadi. "Saya rasa kita tetap terbuka terhadap dinamika yang ada, tidak ada kebijakan yang sifatnya adalah statis, jadi kita harus terus melihat dinamika dari kondisi ekoonmi, unsur dari resource, sumber daya yang kita miliki dan apa-apa yang perlu ditingkatkan," ungkap Sri Mulyani.
Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam dengan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani mengaku banyak berdiskusi mengenai sasaran ekonomi pemerintahan 2019-2024. "Kita terus bekerja menciptakan lapangan kerja jadi bagaimana terus mendorong perekonomian kita agar mampu meningkatkan kualitas penciptaan kesempatan kerja dan juga dari sisi usaha kecil menengah, yang ingin didorong melalui kebijakan dan tentu saja dari sisi makro ekonomi, current account deficit dan trade deficit, jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi serta kebijakan lain yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UMKM," ujar Sri Mulyani menjelaskan.
Sasaran lainnya adalah eksekusi anggaran dengan baik di tingkat kementerian lembaga atau daerah. "Cita-cita bapak presiden untuk membangun Indonesia dengan sumber daya manusia yang semakin baik dengan birokrasi yang efisien bersih dari korupsi dan juga sisi kemampuan ekonomi kita tumbuh dan berkualitas secara inklusif jadi bagaimana kita betul-betul mendorong program-program peningkatan kualitas SDM karena itu adalah kunci," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, juga berharap supaya koordinasi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan keuangan bisa terus ditingkatkan.
