TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI ikut meminta agar anggaran untuk Tim Gubernur Percepatan Pembangunan atau TGUPP Gubernur Anies Baswedan untuk dihapus. "PSI menilai bahwa anggaran untuk TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ujar Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza dalam rapat paripurna, Rabu 4 Desember 2019.
Anthony menyatakan bahwa keberadaan TGUPP dalam pemerintahan DKI saat ini belum ada pertanggungjawaban yang jelas terkait kinerja hingga hasil dari TGUPP.
Selain PSI desakan yang sama juga disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, bahwa anggaran untuk TGUPP dihapuskan. "Kami meminta agar untuk TGUPP dihapuskan," ujar anggota Fraksi PDI P Jhonny dalam paripurna.
Johnny menilai kehadiran TGUPP sebagai panjang tangan Anies selama ini kerap mempengaruhi kebijakan SKPD. Hal ini, kata dia, memperburuk program-program yang telah dicanangkan oleh SKPD.
Menurut dia SKPD saat ini seakan tumpul dalam menjalankan fungsinya. Selain kehadiran TGUPP, lanjut dia, kerja SKPD juga diambil alih oleh BUMD Jakpro yang menggarap berbagai proyek.
Sehingga ia menyarankan agar anggaran TGUPP dibiayai dari dana operasional gubernur. "Memakai dana operasional Gubernur," ujarnya.
Sorotan terhadap TGUPP itu menguat setelah anggaran untuk TGUPP dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 naik. Pada masa Gubernur Anies, anggaran TGUPP terus naik hingga tahun depan diusulkan sebesar Rp 18,9 miliar.
Mujiyono, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI juga menilai tim itu sudah keluar dari koridor dan menghambat kerja Gubernur dan perangkat daerah. Menurut dia, tim yang awalnya dibentuk di era Gubernur Jokowi tersebut bertujuan untuk menampung pegawai dengan golongan tinggi yang non-job. Kelompok kerja itu kemudian diperkuat dengan mendatangkan sejumlah profesional dari luar pemerintah DKI.
"Tapi, di era Anies, jumlah anggota dan anggarannya terlalu fantastis," kata dia dalam rapat komisi Oktober 2019 lalu.
