TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria menanggapi empat kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Arif menilai, kebijakan Kampus Merdeka dapat mendorong semangat fleksibilitas mahasiswa dalam memilih mata kuliah di luar prodi dan diluar perguruan tinggi. Menurut dia, ke depan, pembelajaran merupakan personalized yang disesuaikan dengan minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa.
"Mahasiswa memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya dengan kemerdekaan meramu mata kuliah yg benar-benar dibutuhkan," kata Arif melalui keterangan tertulis pada Sabtu 25 Januari 2020.
Selain itu, Arif menilai kebijakan mantan bos Go-Jek itu selaras dengan rencana kurikulum baru IPB 2020 (K2020) yang akan berlaku Agustus 2020. Terkait hal itu, Arif menyebut pihaknya telah mempersiapkan smart system untuk mendukung kebijakan akademik baru tersebut.
Lebih lanjut, menurut Arif, kebijakan Mendikbud Nadiem dapat membuka ruang lebih besar kepada mahasiswa untuk bersentuhan dengan realitas seperti program desa, magang, dan program lapangan lainnya. Ia menyebut program-program itu bisa mendorong penguatan skill complex problem solving dan kolaborasi.
"Dan ini selaras dengan K2020 IPB yang juga hendak mendorong mahasiswa bersentuhan dengan realitas dan memiliki skill2 tersebut," ujar Arif.
Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi. Program yang bertajuk "Kampus Merdeka" ini merupakan kelanjutan dari konsep "Merdeka Belajar" yang diluncurkan sebelumnya.
Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi (prodi) baru. Nadiem mengatakan selama ini pembukaan prodi bukan hal mudah, padahal perguruan tinggi terus dituntut untuk menjawab kebutuhan industri.
Kedua, ke depan, program akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat. Adapun akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku lima tahun dan akan diperbarui otomatis.
"Bagi prodi yang dapat akreditasi internasional, dia akan secara otomatis mendapatkan akreditasi A dari pemerintah dan tidak harus melalui proses lagi di nasional," ujar Nadiem di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2020.
Ketiga, Nadiem mengatakan akan memberikan kemudahan perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker) dan badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi badan hukum (PTN-BH). Nadiem berujar, pemerintah akan membantu dan mempermudah perguruan tinggi yang ingin meraih status badan hukum.
Keempat, Kemendikbud akan memberikan hak magang tiga semester di luar program studi. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi selama satu semester.
