Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Omnibus Law Atur Pajak Netflix Hingga E-Commerce

image-gnews
Netflix. unsplash.com
Netflix. unsplash.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak sektor digital seperti Netflix hingga e-commerce akan diatur dalam Omnibus Law Perpajakan atau Rancangan Undang-undang Perpajakan. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki payung hukum yang tetap untuk bisnis tersebut.

"Undang-undang nantinya akan mengatur itu karena dengan beroperasinya company seperti Netflix dan e-commerce, kita masih membutuhkan peraturan yang lebih kuat," ujar Sri Mulyani di Hotel Ritz Carlton, Rabu, 29 Januari 2020.

Selain mengatur pajak digital, Omnibus Law Perpajakan bakal memayungi pelbagai hal. Misalnya mengatur penurunan tarif pajak PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen hingga 20 persen pada 2023.

Beleid itu juga akan mencantumkan relaksasi pajak PPh badan minus 3 persen untuk entitas yang melantai di bursa saham atau go public. Kemudian, pemerintah berencana menghapus deviden PPh dalam negeri dan melakukan penyesuaian terhadap tarif PPh 26.  "Lalu kita akan melakukan sistem pajak teritorial, yaitu tidak memajaki pendapatan dari luar Indonesia," Sri Mulyani menambahkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengimbuhkan, omnibus law bakal memuat penyederhanaan berbagai perizinan investasi dan melonggarkan persyaratan penanaman modal. Tak hanya itu, omnibus law juga bakal memberikan perlindungan terhadap UMKM.

Draf RUU inisiatif pemerintah ini bakal segera disorongkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama RUU lainnya seperti Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Negara. RUU Perpajakan dan RUU Cipta Lapangan Kerja nantinya bakal memuat 11 paket.  "Semuanya mencakup instrumen regulasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan ekonomi kita," kata Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Draf yang diajukan oleh pemerintah ini sebelumnya telah didului dengan penyerahan surat presiden atau surpres kepada pimpinan Dewan. Surat itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Setelah draf omnibus law perpajakan sampai di tangan legislator, dewan akan merembuknya dalam rapat paripurna. Rapat paripurna akan memutuskan kelanjutan pembahasan rancangan beleid tersebut.  "Kami tunggu, tergantung jadwal paripurna DPR bagaimana. Kami harap bisa cepat dibahas," tutur Sri Mulyani.

DPR sebelunya telah mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dalam rapat paripurna pada Rabu, 22 Januari 2020. Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas, ada tiga Omnibus Law usulan Presiden Jokowi yang masuk. Ketiganya adalah RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

6 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

6 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

9 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Cara Lapor SPT Tahunan 2024 Menggunakan Ponsel

11 jam lalu

Seorang wajib pajak sedang melihat aplikasi pajak di handphone saat konsultasi tentang pelaporan SPT Tahunan  yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Dalam pelayanan ini wajib pajak bisa melakukan pelaporan SPT Tahunan pribadi, Lupa EFIN dan pemandanan SPT dan NIK. Tempo/Budi Purwanto
Cara Lapor SPT Tahunan 2024 Menggunakan Ponsel

Deadline lapor SPT tinggal menghitung hari.


Bukan LK21, Ini 13 Situs Nonton Online yang Aman untuk Menemani Sahur

19 jam lalu

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam poster drama Korea Queen of Tears. Dok. Netflix
Bukan LK21, Ini 13 Situs Nonton Online yang Aman untuk Menemani Sahur

Ada banyak situs nonton online film baik secara legal maupun ilegal contohnya seperti LK21.


8 Film Bioskop Indonesia Terbaru yang Tayang di Netflix pada 2024

21 jam lalu

Sederet film Indonesia yang tayang di bioskop akan tayang di Netflix pada 2024. Dok. Netflix
8 Film Bioskop Indonesia Terbaru yang Tayang di Netflix pada 2024

Tahun ini, Netflix menargetkan lebih dari 50 film Indonesia yang tayang di bioskop untuk masuk ke dalam platform, berikut 8 di antaranya.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM