TEMPO.CO, Jakarta - Kaitan situs judi dengan sepak bola sedang mencuat di tanah air. Penyebabnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB), operator Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, melarang klub untuk menerima sponsor dari situs judi, sperti juga dari perusahaan minuman beralkohol dan rokok.
Larangan itu ditegaskan dalam surat bernomor 103/LIB/II/2020 perihal Penegasan Implementasi Peraturan Nasional Terkait Sponsor Industri Olahraga yang ditandatangani oleh Direktur Utama LIB Cucu Somantri pada Selasa, 25 Februari.
Karena aturan ini, salah satu klub Liga 1 2020 yakni Tira Persikabo harus meninggalkan situs judi yang menjadi sponsor utamanya di musim ini.
Kaitan situs judi dengan klub sepak bola di Indonesia belum banyak terungkap. Maklum judi adalah hal yang dilarang di Tanah Air.
Tak demikian halnya di Inggris, yang kerap dianggap sebagai salah satu kiblat sepak bola. Di Liga Inggris kaitan situs judi dan klub bola sangat kental. Menurut data, dalam dua level teratas kompetisi di negeri itu, sebanyak 27 dari 44 klub (hampir 60 persen) disponsori perusahaan judi.
Fakta itu sempat memicu keprihatinan. Mantan bos Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Mark Palios, menyebut kaitan perusahaan judi dan klub sepak bola "sudah terlalu jauh".
Pria yang juga merupakan bos klub Tranmere Rovers FC melihat di daerahnya, Wirral, yang merupakan area miskin, orang menghabiskan dua kali lebih banyak uang untuk berjudi. "Saya melihat judi adalah yang yang buruk. Orang terjebak dan memiliki kecanduan tersembunyi," kata dia.
Palios juga melihat orang mencuri demi juga. "Itu (judi) juga menghancurkan keluarga dan masyarakat," kata dia, yang menegaskan klubnya selalu menolak tawaran sponsor dari rumah judi.
Gelombang penolakan lebih besar juga diwujudkan dalam bentuk kampanye Gambling with Lives dan The Big Step. Mereka bahkan mengirimkan surat ke Perdana Menteri Inggris, Rabu ini, 26 Februari 2020, untuk meminta agar pemerintah menghentikan sponsor dari rumah judi di sepak bola.
"Survei baru-baru olah Asosiasi Suporter Sepak Bola menemukan bahwa hanya 13 persen suporter yang senang klubnya disponsori perusahaan judi," kata mereka dalam suratnya itu.
Mereka juga mengungkap data temuan dari Komisi Perjudian yang menyebutkan ada 430 ribu orang yang bermasalah dengan perjudian di Inggris, juga ada 2 juta lain yang berpotensi bermasalah. "Kami prihatin bahwa normalisasi perjudian dalam sepak bola akan mempengaruhi para anak muda sehingga mereka beresiko kecanduan," demikian isi lasin surat tu.
Apa tanggapan dari pengelola Liga Inggris? Bisa diduga, karena ada uang besar terlibat di dalamnya, mereka sangat berhati-hati. Dalam pernyataannya, seperti dikutip BBC, mereka menyatakan industri sepak bola dan industri perjudian berkerja sama secara bertanggung-jawab.
Juru bicara Liga menyatakan, "EFL terus memiliki hubungan yang sukses dengan Sky Bet yang, sebagai rumah judi yang diatur dan bertanggung jawab, mengenali perlunya jaminan keamanan." Dalam proses kerja sama itu, mereka juga menekankan selalu melindungi anak-anak di bawah umur yang rentan.
Di Indonesia, pelarangan sponsor perusahaan judi dari PT LIB mendapat respons dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Mereka menyatakan sedang mencermati potensi polemik yang berkembang di tengah masyarakat seputar situs judi online yang menjadi sponsor klub Liga 1 2020.
Sejak beberapa waktu lalu, BOPI secara internal telah membahas isu tersebut. Saat ini, BOPI tengah membahasnya lebih jauh dengan mempelajari regulasi Liga 1 dan aturan hukum dan perundang-undangan negara yang terkait.
Ketua Umum BOPi, Richard Sam Bera, menyatakan pihaknya sedang membangun komunikasi dengan instansi-instansi yang berwenang untuk mendapatkan interpretasi hukum yang akurat mengenai kondisi tersebut.
Richard menambahkan, BOPI segera meminta penjelasan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2. BOPI ingin tahu secara detail mengenai ketentuan sponsorship dan aspek komersial secara keseluruhan.
"Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kami, BOPI sebagai regulator industri olahraga profesional, mengawasi dan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum negara, yang berupa peraturan dan undang-undang negara," ujar Richard melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Februari 2020.
BBC | IRSYAN H
