TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah pesan berantai tersebar melalui WhatsApp dengan mengatasnamakan Hengki Halim dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Pesan itu menyebutkan jika kepala daerah yang membuat aturan lockdown sendiri, maka akan ada sanksi mulai dari teguran hingga hukuman indisipliner.
Pihak KSP pun menyatakan surat itu palsu. “Itu adalah hoaks,” kata Deputi Bidang Komunikasi Politik Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro dalam keterangan resmi yang dibagikan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020.
Juri mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti yang dimaksud dalam pesan berantai tersebut. Selain itu, tidak ada pegawai atau pejabat di KSP yang bernama Hengki Halim di Istana Negara, maupun KSP.
Surat ini tersebar di tengah pro kontra kebijakan lockdown. Pemerintah pusat masih bersikukuh untuk tidak mengambil kebijakan lockdown. Tapi pemerintah daerah memilih jalan sendiri dengan mengunci daerah mereka, salah satunya Kota Tegal di Jawa Tengah.
Di tengah pro kontra ini, jumlah kasus virus corona pun semakin bertambah setiap harinya. Khusus untuk DKI Jakarta, keputusan pemberlakuan lockdown pun akan diputuskan hari ini, Senin, 30 Maret 2020. Keputusan akan diambil melalui rapat terbatas antara Jokowi dan para menterinya.
Hal ini dikonfirmasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi yang mengatakan keputusan itu akan disampaikan seiring dengan putusan pelarangan mudik 2020 sebagai upaya mengurangi penyebaran virus corona.
"(Karantina wilayah DKI Jakarta) menunggu besok saja dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) kalau perintahnya," ujarnya.
FAJAR PEBRIANTO | BISNIS
