TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi stimulus penanggulangan virus corona Rp 405 triliun sementara ini masih bersumber pada otak-atik anggaran yang ada di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2020. Alokasi tersebut, kata dia, sebagian besar bersumber dari realokasi budget yang bisa ditunda ataupun tak relevan lagi jika dilanjutkan. “Setelah kami sisir, belanja kementerian dan lembaga saja bisa dihemat Rp 95,7 triliun,” kata Sri, Rabu 1 April 2020.
Anggaran stimulus, ujar dia, juga didapatkan dari alokasi transfer daerah yang kurang penting seperti dana alokasi umum. Dari transfer tersebut saja, klaim Sri, bisa memerah anggaran tambahan sebesar Rp 94,2 triliun. Belum lagi, katanya, alokasi berbagai cadangan anggaran seperti kebencanaan hingga Rp 54,6 triliun.
Alokasi dana jumbo penanganan corona tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Selain alokasi penggunaan anggaran tersebut, pemerintah juga memberi kelonggaran aturan keuangan negara seperti defisit yang boleh melebihi 3 persen selama tiga tahun anggaran hingga 2022.
Menurut Sri, dari Rp 405,1 triliun tersebut, sebenarnya penambahan belanja untuk penanggulangan corona hanya bertambah Rp 255,1 triliun. Adapun dalam proyeksi APBN 2020 sementara, Kementerian Keuangan mematok penambahan total belanja pemerintah dalam setahun menjadi Rp 2.613,8 triliun dari proyeksi awal Rp 2,540,4 triliun. “Kementeri Pekerjaan Umum yang memegang anggaran ratusan triliun juga sekarang sangat fokus ke pembangunan infrastruktur kesehatan,” kata Sri.
Adapun, ujar Sri, defisit anggaran melebar hingga bisa tembus 5,07 persen lantaran anjloknya aktivitas ekonomi dunia usaha dan masyarakat yang berimbas pada turunnya penerimaan negara hingga 10 persen. “Ada juga tambahan pembiayaan Rp 150 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi berupa restrukturisasi kredit dunia usaha, tapi itu sebenarnya yang laksanakan BI atau OJK,” katanya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Candra Fajri Ananda mengatakan sebenarnya masih banyak tabungan pemerintah untuk realokasi anggaran. Bujet transfer daerah misalnya, kata dia, dalam skema penghematan yang besar yakni hanya menyisakan DAK bidang kesehatan bisa menghasilkan uang tambahan hingga Rp 400 triliun. Transfer daerah sendiri dalam APBN 2020 dipatok Rp 856,9 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan agar pembangunan infrastruktur tak banyak berkurang, lembaganya bakal mengandalkan pengerjaan proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. “Kami akan atur ulang jadwal dan ubah cara promosinya,” ujar Eko. Tahun ini, ada proyek KPBU senilai Rp 83,07 triliun yang bakal ditawarkan ke swasta.
D
