TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PM-PTSP DKI Jakarta Benni Agus Chandra menyebut, pemohon Surat Izin Keluar Masuk Jakarta harus mengajukan penjamin. Menurut dia, penjamin itu yang akan memberikan konfirmasi kebenaran aktivitas pemohon sebelum SIKM diterbitkan.
"Konfirmasi oleh penjamin melalui email penjamin," kata Benni saat dihubungi, Senin, 18 Mei 2020.
Benni menjelaskan ada lima tahap penerbitan SIKM yang dimulai dari warga mengajukan permohonan izin. Selanjutnya, Dinas PM-PTSP memverifikasi permohonan untuk ditentukan apakah ditolak atau disetujui.
Apabila disetujui, maka penjamin harus memberikan konfirmasi kepada Dinas PM-PTSP. Setelah itu pemerintah DKI mengirimkan SIKM ke surel atau e-mail pemohon.
Penjamin, dia menambahkan, adalah atasan pemohon. Untuk izin di luar pekerjaan, pemohon dapat mengajukan penjamin, yaitu RT/RW setempat atau keluarga.
Namun, Benni mengingatkan, SIKM hanya untuk keperluan mendesak atau karyawan di 11 sektor yang dikecualikan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kalau di luar 11 sektor kemungkinan ditolak," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Kebijakan ini melarang warga di luar Jabodetabek keluar-masuk Ibu Kota tanpa SIKM. Tujuannya guna mencegah penularan virus corona meluas. Anies baru meneken Pergub 47/2020 pada 14 Mei 2020 dan diumumkan satu hari kemudian.
