Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maju Mundur dan Konflik Internal di Balik Aneksasi Tepi Barat

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel semakin rumit. Berbagai masalah dan protes bermunculan untuk mencegah pencaplokan secara unilateral itu terjadi. Saking bermasalahnya, rencana aneksasi yang sudah pasti pun belum ada. Padahal, aneksasi Tepi Barat sudah berulang kali dikatakan Pemerintah Israel akan berlangsung esok hari, Rabu, 1 Juli 2020.

Perkembangan terbaru, Senin kemarin, Pemerintah Israel menyatakan bahwa aneksasi Tepi Barat tidak akan mengikutkan Lembah Yordan. Hal itu kontras dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya di mana Lembah Yordan selalu dianggap bagian dari rencana aneksasi Tepi Barat. Menurut anggota parlemen dari Partai Yamina, Ayelet Shaked, keputusan itu diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri untuk meredam protes dari negara-negara Arab.

"Dia bekerja selama tiga tahun untuk rencana ini dan bisa melakukan perubahan pada rencana itu selama koalisinya setuju," ujar Shaked sebagaimana dikutip dari The Jerusalem Post, 29 Juni 2020.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi isyarat saat ia menyampaikan pernyataan selama kunjungannya di hotline nasional Kementerian Kesehatan, di Kiryat Malachi, Israel 1 Maret 2020. [REUTERS / Amir Cohen]

Plin plan-nya Netanyahu, ditambah rencana yang belum jelas sehari sebelum eksekusi, membuat berbagai pihak skeptis dengan rencana aneksasi. Ada yang mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat hanyalah lip service untuk konservatif. Hal tersebut masuk akal mengingat Netanyahu selalu menggunakan isu aneksasi untuk menjaga pengaruhnya di Partai Likud dan dukungan simpatisannya.

Kemungkinan lain, ada juga yang beranggapan bahwa Netanyahu terlalu takut melakukan aneksasi jika resikonya sendiri tidak terkendali. Aneksasi memang langkah beresiko mengingat banyak isu bersilangan di sana mulai dari kepentingan Amerika, kepentingan Arab, kepentingan Israel, dan tentu juga kedaulatan Palestina. PBB sudah memperingatkan Netanyahu bahwa aneksasi akan memicu berbagai masalah, mulai dari ketidakstablian di Tepi Barat dan sanksi dari negara lain.

"Aneksasi akan mengubah dinamika di Tepi Barat secara dramatis. Saking dramatisnya, akan memicu ketidakstabilan dan konflik di wilayah Tepi Barat (yang sudah dihuni) serta Gaza," ujar utusan PBB untuk Timur Tengah, dikutip dari Al Jazeera. 

Yordania, satu dari dua negara Arab yang meneken kesepakatan damai dengan Israel, pun mengancam akan membatalkan kesepakatan jika aneksasi terjadi. Sementara itu, Uni Eropa, rekan dagang terbesar Israel, memberi ultimatum bahwa sanksi dagang bisa terjadi jika Israel membandel.

Palestina, yang posisinya terancam, ikut angkat suara. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina jika Israel bergerak maju. Hal itu diikuti dengan penyerahan semua senjatanya ke Militer Israel (IDF).

Pemimpin partai Biru dan Putih, Benny Gantz terlihat saat ia tiba untuk memberikan suara dalam pemilihan parlemen Israel di sebuah tempat pemungutan suara di Rosh Ha'ayin, Israel 17 September 2019. [REUTERS / Ronen Zvulun]

Hal-hal di atas baru faktor eksternal. Faktor internal ikut memperkeruh rencana aneksasi Tepi Barat. Hal tersebut tidak terlepas dari masalah Matahari Kembar yang berada di dalam tubuh Israel: Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Alternatif, Benny Gantz.

Gantz, yang juga Menteri Pertahanan Israel, adalah 'mantan' pesaing politik Netanyahu. Politisi dari Partai Biru Putih tersebut menjadi perdana menteri alternatif pada April lalu lewat kesepakatan dengan Netanyahu. Pemicunya, tiga pemilu Israel masih saja gagal memecah kebuntuan politik di sana. Kesepakatan keduanya. Netanyahu hanya akan memimpin selama 18 bulan sebelum Gantz menggantikannya.

Posisi perdana menteri alternatif dimanfaatkan Gantz untuk ikut berperan di isu aneksasi Tepi Barat. Gantz tidak menentang rencana tersebut mengingat hal itu masuk dalam kesepakatannya dengan Netanyahu. Namun, ia merasa berhak untuk ikut menentukan direksi dari rencana aneksasi, termasuk kapan sebaiknya dilakukan dan seberapa luas pencaplokannya. 

Senin kemarin, misalnya, Gantz melempar sinyal bahwa aneksasi Tepi Barat bisa ditunda. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan Partai Biru Putih di Knesset. Ia menggunakan masalah virus Corona sebagai alasan. Menurut Gantz, rencana aneksasi Tepi Barat kalah penting apabila dibandingkan dengan rencana pengendalian pandemi Corona.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu pekan lalu, ia juga mengatakan bahwa Hukum Israel tidak akan diberlakukan sembarangan dalam rencana aneksasi Tepi Barat. Jika di sebuah wilayah hasil aneksasi terdapat lebih banyak warga Palestina dibandingkan Israel, maka Hukum Israel tidak akan diberlakukan di sana. Menghindari kata kewarganegaraan, Gantz menjanjikan ada keadilan bagi warga Palestina.

"Saya tidak ingin membatasi kebebasan bergerak mereka," ujar Gantz. Hal itu ia sampaikan dalam rancangan batasan-batasan aneksasi yang ia buat kurang dari sepekan. Ia juga menegaskan bahwa aneksasi sebisa mungkin akan menghindari tempat dengan mayoritas warga berasal dari Palestina. Fokus utama aneksasi adalah meresmikan wilayah hunian warga Yahudi di Tepi Barat yang selama ini diklaim ilegal.

Gantz bermain hati-hati, tetap patuh dengan Netanyahu namun tidak juga sepenuhnya tunduk. Mengingat dirinya akan memimpin Israel di kemudian hari, di tidak mau mengorbankan keamanan, aset strategis, dan kesepakatan damai dengan Arab yang penting baginya. Menurutnya, jika rencana aneksasi, yang mengacu pada rencana damai Presiden Amerika Donald Trump, perlu dievaluasi, maka akan dievaluasi dan dinegosiasikan perubahannya.

"Kami mencoba menciptakan damai dengan Palestina sembari tetap mengacu pada rencana yang dibuat Trump," ujar Gantz sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post.

Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu.[Times of Israel]

Netanyahu tidak mengindahkan pernyataan Gantz. Dalam pertemuan tertutup Partai Likud, ia menyebut Gantz maupun Partai Biru Putih tidak memiliki kapasitas apapun untuk ikut menentukan direksi aneksasi. "Masalah aneksasi Tepi Barat tidak menunggu persetujuan Gantz ataupun Biru Putih," ujar Netanyahu.

Netanyahu ingin sepenuhnya setia dengan rencana Trump, mencaplok 30 persen wilayah Tepi Barat yang dihuni secara illegal oleh 430 ribu warga Yahudi. Hal tersebut sudah termasuk mengikutkan Lembah Yordan. Gantz, di satu sisi, ingin aneksasi yang lebih selektif dengan fokus terhadap hunian dengan mayoritas warga Yahudi saja.

Gantz mendapat dukungan, dalam kapasitas tertentu, dari Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi. Menurut seorang diplomat PBB, Ashkenazi diam-diam mencoba menghalangi upaya aneksasi Tepi Barat juga.

Ashkenazi tidak setuju dengan implementasi kedaulatan Israel di Tepi Barat, baik secara penuh seperti keinginan Netanyahu ataupun selektif seperti kemauan Gantz. Namun, ia mendukung pernyataan Gantz bahwa hubungan baik dengan Yordan dan Mesir harus dijaga mengingat salah satunya sudah mengultimatum Israel.

Satu hal yang perlu diingat, kompak atau tidaknya Gantz dan Netanyahu, rencana aneksasi tetap harus mendapat dukungan dari Trump. Duta Besar Amerika di Israel, David Friedman, pekan lalu, menyatakan bahwa Amerika sudah mulai berdiskusi soal pendakatan apa yang akan diambil untuk aneksasi barat. Salah satu hal yang didiskusikan, jika Gantz dan Netanyahu tidak saling sepakat.

Ruwetnya masalah aneksasi Tepi Barat membuat skenario penundaan menjadi hal yang tak mengejutkan. Apalagi, jika Netanyahu ingin berjudi dengan kemungkinan Trump kembali memenangkan Pilpres Amerika pada November nanti. Kemenangan Trump memungkinkannya untuk memperluas aneksasi. Bagaimanapun, rencana aneksasi Tepi Barat tidak akan ada tanpa kehadiran Trump. "Gantz dan partainya bukanlah faktor," ujar Netanyahu tegas.

ISTMAN MP | THE JERUSALEM POST | AL JAZEERA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

59 menit lalu

Presiden AS Joe Biden menyetujui rencana penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta (Rp 10,4 triliun) ke Israel di tengah konflik yang kian memanas antara Palestina dan Israel. Joe Biden menjual bom pintar Joint Direct Attack Munition, atau JDAM, yang dibuat oleh Boeing senilai US dollar 735 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun. ausairpower.net
Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

Seruan internasional agar negara-negara menghentikan perdagangan senjata dengan Israel menguat, tetapi ternyata pemain utamanya dua negara ini.


4 Rumah di Rafah Dibom Israel

1 jam lalu

Warga Palestina memeriksa  lokasi serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 27 Maret 2024. REUTERS/Ahmed Zakot
4 Rumah di Rafah Dibom Israel

Warga Gaza di Rafah mulai waswas ancaman Benjamin Netanyahu soal serangan darat di Rafah akan segera dilakukan.


Irlandia Ingin Intervensi Genosida oleh Israel lewat ICJ

3 jam lalu

Pengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Irlandia Ingin Intervensi Genosida oleh Israel lewat ICJ

Irlandia ingin turun tangan menghentikan genosida, bentuk kekhawatiran Dublin pada operasi militer Israel di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2024.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

12 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

13 jam lalu

Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese. Dok: OHCHR
Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

Pelapor khusus PBB Francesca Albanese, yang menerbitkan laporan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, mengaku menerima ancaman


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

14 jam lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Iran Bebaskan Semua Awak Kapal Tanker Minyak asal Filipina yang Disita di Teluk Oman

23 jam lalu

Teluk Oman telah melihat serangan drone lapis baja sebelumnya - pada tahun 2021 serangan Iran yang diduga menghantam kapal tanker Mercer Street. REUTERS
Iran Bebaskan Semua Awak Kapal Tanker Minyak asal Filipina yang Disita di Teluk Oman

Filipina mengatakan pada Rabu 27 Maret 2024 bahwa Iran telah membebaskan 18 awak kapal tanker minyak warga Filipina yang disita di Teluk Oman


Rusia Kirimkan Lebih dari 29 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

23 jam lalu

Truk bantuan yang membawa pasokan kemanusiaan ke Gaza menunggu di Gerbang 96, pintu masuk yang baru dibuka memungkinkan akses lebih cepat ke Gaza utara, di Israel, 21 Maret 2024. REUTERS/Amir Cohen
Rusia Kirimkan Lebih dari 29 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Penerbangan khusus Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan gelombang ke-20 ke Gaza melalui Bulan Sabit Merah Mesir


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Agak Laen 4 Negara Eropa Ini Siap Akui Negara Palestina, Selain Spanyol Siapa Lagi?

1 hari lalu

Seorang wanita memberi isyarat, ketika pengunjuk rasa dan anggota serikat pekerja memblokade BAE Systems Rochester, selama protes mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Rochester, Kent, Inggris, 10 November 2023. REUTERS /Susannah Irlandia
Agak Laen 4 Negara Eropa Ini Siap Akui Negara Palestina, Selain Spanyol Siapa Lagi?

Saat negara Eropa maju mundur mengakui kenegaraan Palestina empat negara ini lantang mengakuinya. Selain Spanyol negara mana lagi?