TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan yang dinilainya belum memiliki aura krisis di tengah pandemi Covid-19 ini.
Hal ini, kata Presiden, terlihat dari serapan anggaran yang masih sangat kecil, sementara pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kuartal III.
"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum. Masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat membuka Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2020.
Ia merinci, dari stimulus anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695 triliun yang disiapkan pemerintah, yang terserap baru sebesar Rp 141 triliun. "Baru 20 persen, sekali lagi, baru 20 persen yang terealisasi. Masih kecil sekali," ujar Jokowi.
Penyerapan anggaran terbesar sejauh ini, kata dia, ada di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen dan program UMKM sebesar 25 persen. "Hati-hati ini, yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) saja gede sekali, 40 persen. Dipa saja belum ada, gimana mau realisasi?," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi meminta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartato segera menyelesaikan urusan ini.
"Saya minta Pak Ketua, urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga, manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," ujarnya.
