TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengkritik keras langkah Presiden Joko Widodo yang menyetujui penunjukan dua mantan anggota Tim Mawar menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan. Mereka menilai hal tersebut melukai hati para keluarga korban yang hilang di tangan tim tersebut.
"Keppres 166 Tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo ini tentu penghinaan terhadap keluarga korban yang selama 22 tahun memperjuangkan, menuntut pencarian atau pengembalian keluarga mereka yang hilang hingga saat ini," kata Sekretaris Jenderal IKOHI, Zaenal Muttaqin, dalam konferensi pers, Ahad, 27 September 2020.
Baca Juga:
Zaenal mengatakan IKOHI pertama kali dibentuk akibat tindakan Tim Mawar pada 1998. Ia mengatakan saat ini masih hilang 23 orang dan 13 orang belum kembali.
Selama ini, Zaenal mengatakan, banyak keluarga korban yang mendukung dan ikut mengkampanyekan Jokowi di saat pemilihan presiden. Mereka disebut mempercayai Jokowi akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang melibatkan keluarga mereka.
Namun harapan ini hancur lebur ketika Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan 2019-2024. Mereka meyakini Prabowo adalah mastermind dari Tim Mawar itu sendiri.
Pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar belakangan ini disebut Zaenal semakin menghancurkan hati keluarga korban. "Dengan keputusan terakhir ini tentu ini jadi yang tamparan keras dan menambah luka bagi keluarga korban," kata Zaenal.
Dua nama anggota Tim Mawar tersebut diduga adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha yang akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.
Pengangkatan mereka didasari dari Keputusan Presiden Jokowi Nomor 166 Tahun 2020. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa nama-nama pejabat yang diangkat berangkat dari usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
