TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, memberikan catatan terhadap kinerja pemerintah dalam mengupayakan peningkatan daya saing logistik. Catatan ini sekaligus merupakan evaluasi menjelang satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di periode keduanya.
“Pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan,” ujar Bhima saat dihubungi pada Sabtu, 17 Oktober 2020.
Bhima mengungkapkan, biaya logistik di Indonesia masih memakan porsi 23-24 persen dari produk domestik bruto. Tingginya biaya logistik ini menyebabkan daya saing investasi di Indonesia lemah.
Upaya pemerintah mempermudah akses sempat disinggung dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi setahun lalu di depan MPR. Jokowi kala itu mengatakan pemerintah memiliki target pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan menjadi 17 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB melalui pembentikan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE). “NLE, bisa menurunkan biaya logistik kita yang 23,5 persen dari PDB menjadi 17 persen,” ujar dia, 24 September lalu.
