TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin meminta agar pemangku amanat di MUI tidak rangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik.
"Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam," kata Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 November 2020.
Din Syamsuddin mengatakan, MUI adalah organisasi terhormat dan bermarwah karena merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan msulim. Sehingga, perlu diisi oleh para ulama yang penuh dengan kejujuran, amanah, dan beristiqamah.
"Ulama lurus seperti itu hanya takut kepada Allah SWT, tidak takut kepada makhluk. Mereka cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia (hubbud dunya)," ujarnya.
MUI, kata Din, ke depan perlu dipimpin figur ulama yang benar-benar punya waktu sehingga dapat menjalankan tugas-tugas organisasi dengan sebaik-baiknya, yang bekerja demi Allah bukan demi dunia dan jabatan itu sendiri.
"Dari luar arena Munas, saya berdoa dan berharap semoga MUI tetap selamat sentosa pada jalan yang benar," ucapnya.
MUI mengadakan acara Musyawarah Nasional ke-10 pada 25-27 November 2020. Salah satu agenda penting munas ini adalah pemilihan ketua umum yang baru. Saat ini, Ketua lembaga ini dijabat wakil Presiden Ma'ruf Amin.
