TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM), pada Selasa, 2 Maret 2021, menyoroti peran ASEAN dalam ketegangan yang sedang terjadi di Myanmar saat ini. Ketegangan di negara yang dulu bernama Burma itu, dipicu oleh kudeta militer pada awal Februari lalu.
Menurut Retno, tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam Piagam ASEAN, dalam sebuah keutuhan. Menghormati prinsip non-interference juga adalah wajib.
“Saya yakin tidak ada satu pun negara anggota ASEAN, yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-interference. Namun demikian, pada saat yang sama, menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, good governance, rule of Please check against delivery law, dan constitutional government adalah sama pentingnya,” kata Retno.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers soal Myanmar. dok. Kemenlu RI
Baca juga: Gerilya Retno Marsudi Bantu Penyelesaian Konflik Myanmar
Nilai dan prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi atau dasar yang diperlukan ASEAN untuk dapat membangun Komunitas ASEAN. Indonesia khawatir ASEAN tidak bisa memberikan pelayanan maksimum pada masyarakatnya. Ini berarti membangun komunitas ASEAN pun bisa terganggu.
Indonesia menekankan bahwa semua negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Sebab jika gagal mempertahankan situasi ini, maka negara anggota ASEAN mungkin tidak akan dapat mewariskan perdamaian kepada generasi berikutnya.
“Pilihan ada di tangan masing-masing negara anggota ASEAN dan pilihan juga ada di tangan ASEAN sebagai sebuah keluarga,” kata Retno.
Retno menegaskan, ASEAN bertemu untuk membahas dan mencari penyelesaian. Namun demikian, it takes two to tango. Yang artinya, keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN.
