TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memberi kepastian soal alokasi gaji untuk 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Sejumlah peraturan telah diterbitkan agar kepala daerah menyediakan alokasi khusus untuk gaji jutaan guru ini.
"Jadi saya pikir tak perlu khawatir," kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni dalam dalam rapat bersama Komisi X DPR di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.
Sejak November 2020, pemerintah telah mengumumkan rencana seleksi 1 juta guru PPPK pada 2021. Tapi dalam rapat ini, sejumlah anggota DPR menanyakan kepastian gaji untuk para guru yang bakal diangkat tersebut.
Urusan gaji ini pernah jadi masalah di tahun 2019. Saat itu, pemerintah juga merekrut guru PPPK. Tapi, sejumlah daerah justru tak sanggup membayar gaji dari para guru ini.
Tapi dalam rapat, Hari mengatakan pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam beleid tersebut, kata dia, sudah ada amanat bagi daerah untuk sub kegiatan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
