TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia akan bisa mencapai target net zero emission (netral karbon/bebas emisi karbon) pada 2060 dengan terus mendorong kebijakan yang ramah lingkungan.
Dalam forum diskusi Indonesia Green Summit 2021 dengan topik Green National Policy-Menuju Indonesia Net Zero Emission 2060, Jumat, Luhut mengatakan Indonesia akan menyeimbangkan antara konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas kekayaan alam dan lingkungan agar dapat berkontribusi pada upaya penanganan dampak perubahan iklim demi generasi masa depan Indonesia dan dunia.
"Saya sangat optimistis Indonesia dapat mencapai target bebas emisi karbon karena dua hal. Yang pertama, kemajuan teknologi yang terus akan berkembang. Yang kedua, dukungan finansial yang bagus karena ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2021.
Ia juga mengatakan Indonesia perlu segera berhenti menggunakan batubara dan meningkatkan target energi terbarukan pada tahun 2030 untuk bisa mencapai target tersebut.
"Indonesia perlu secara bertahap berhenti menggunakan batu bara dan meningkatkan target energi terbarukan pada tahun 2030 dengan mendukung penggunaan bahan bakar nabati berkelanjutan dan kendaraan listrik," ujarnya.
Dengan target tersebut, dia berpendapat bahwa kebutuhan akan investasi dan teknologi menjadi suatu keniscayaan.
Lebih jauh, dijelaskan parameter netral karbon di sektor ESDM adalah produksi listrik tahun 2060 sebesar 1.887 TWh (suplai PLN 1800 Twh dan non PLN 87 Twh), phasing out (penghentian operasional secara bertahap) PLTU dilakukan sesuai dengan umur kontrak, pemanfaatan cadangan energi efektif mulai 5-10 tahun ke depan, pemanfaatan teknologi hidrogen fuel cell, dan PLTN masuk dalam Grid PLN.
Kemudian, selain sektor ESDM, pemerintah pun berupaya untuk mencapai target netral karbon dengan cara rehabilitasi lahan mangrove. Salah satunya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan kemampuan penyerapan karbon.
Pada tahun 2021, program ini ditargetkan berhasil merehabilitasi mangrove seluas 150.000 hektare yang dananya diambil dari dana pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perlunya melakukan edukasi mengenai isu perubahan iklim ini, juga percaya bahwa dunia mampu menghindari situasi katastropik akibat perubahan iklim.
Edukasi ini, menurut Sri Mulyani perlu dilakukan kepada masyarakat sejak usia dini, pembuat kebijakan, dan seluruh pemangku kepentingan karena ini bukannya hanya satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak.
Menyambung, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kualitas pendidikan juga makin meningkat sehingga pola pikir masyarakat juga lebih baik.
"Kita sudah announce recycle (umumkan soal daur ulang) cukup lama, tetapi tentu kedisiplinan bersama, baik pemerintah dan masyarakat harus satu kesatuan tidak bisa hanya satu pihak saja, tetapi power di masyarakat itu lebih penting," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan bahwa harapan pemerintah dalam rangka mengatasi perubahan iklimadalah tanggung jawab bersama.
"Ini national collective action-nya penting, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder ikut berpatisipasi untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengubah perilaku, memperbaiki etika kita terhadap lingkungan," pungkasnya.
Baca Juga: Luhut: Sekarang Kita Makin Mengerti Teknik Tracing Penting untuk Tangani Covid
