TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok sipil mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal jadwal Pemilu 2024. Mereka menilai pemerintah hendak memaksakan keinginan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Adapun KPU mengusulkan pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari 2024.
"Saya melihat pemerintah mau memaksakan dan mengintervensi jadwal ini," kata mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada Tempo, Senin, 25 Oktober 2021.
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini mengatakan gejala pemerintah yang ingin memaksakan kehendak itu dapat ditelisik dari sejumlah peristiwa. Pertama, dia mengatakan usulan tanggal dari pemerintah itu datang tiba-tiba di ujung pembahasan jadwal Pemilu 2024.
Hal ini juga pernah dikemukakan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Guspardi Gaus. Politikus Partai Amanat Nasional tersebut mengaku kaget saat pemerintah tiba-tiba mengusulkan jadwal 15 Mei 2024, sebab tak pernah ada pembicaraan sebelumnya.
Hadar Nafis Gumay mengatakan, setelah terjadi perbedaan pendapat, pemerintah lantas memundurkan penetapan jadwal Pemilu 2024. Sedianya, rapat penetapan itu digelar pada 6 Oktober lalu. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersurat kepada DPR meminta penjadwalan ulang dengan alasan diundang menghadiri rapat internal terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
Pada 2-3 Oktober 2021, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, dan KPU sebenarnya telah menggelar konsinyering di Hotel Aston, Bogor. Dua narasumber Tempo bercerita dalam rapat itu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, berbantahan dengan KPU dan sejumlah fraksi mengenai jadwal Pemilu 2024.
Konsinyering selama dua hari itu tak menghasilkan kesepakatan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai perdebatan dalam konsinyering itu biasa sebagai dinamika. "Beda pendapat itu biasa untuk mencari yang terbaik," kata Doli pada 6 Oktober lalu. Politikus Golkar ini menutup rapat dengan mengusulkan agar Kemendagri berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan KPU.
Pada Selasa malam, 5 Oktober 2021, Kemendagri, KPU, dan Komisi II kembali bertemu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Lagi-lagi, pertemuan itu tak mencapai titik temu.
