TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik, Populi Center, menilai masyarakat masih tergolong puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Meskipun demikian, masyarakat menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dari survei terakhir yang mereka lakukan pada Oktober tahun lalu. Jika tahun lalu, Populi mencatat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berada di level 60,7 persen, maka dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada Maret lalu nilai itu mencapai 62,4 persen.
“Ini temuan menarik dari survei kali ini, mengenai kinerja Presiden Jokowi, di mana mayoritas responden menyatakan kepuasannya,” ujar Rafif dalam diskusi virtual pada Ahad, 24 April 2022.
Dari 62,4 persen itu, menurut Rafif, sebanyak 57,4 persen menyatakan sangat puas dan 5 persen masyarakat menyatakan puas. Sebesar 32,8 persen (tidak puas 29,3 persen, sangat tidak puas 3,5 persen) menyatakan tidak puas.
“Adapun sebesar 4,8 persen responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab,” kata Rafif.
Survei ini digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan jumlah responden 1.200 orang yang tersebar proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Responden dipilih menggunakan metode acak bertingkat.
Pengambilan data dalam survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka. Populi Centre menyatakan survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat dinamika politik jelang pemilu 2024 yang kian dekat, serta isu-isu nasional yang baru-baru ini menghangat.
Rafif memastikan bahwa survei ini bukan sebagai pesanan pihak tertentu. Menurut dia, Populi menggunakan dana internalnya untuk melakukan survei tersebut.
“Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal,” tutur Rafif.
Rafif menyatakan bahwa masyarakat menilai Presiden Jokowi cukup berhasil menjalani pemerintahan melewati massa sulit akibat pandemi Covid-19.
Meskipun demikian, hasil survei yang sama juga menunjukkan masyarakat tak sepakat jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Hanya 27,6 persen masyarakat yang menyatakan setuju masa jabatan presiden diperpanjang menajdi tiga periode. Ide tersebut ditentang oleh 64,4 persen masyarakat sementara 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
