Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP Partai Golkar mengadakan pertemuan dengan para Dewan Pengurus Daerah (DPD) mulai Kamis (3/1) malam sampai Jumat (4/1) siang. Masalah dana nonbujeter Bulog yang melibatkan ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, menjadi salah satu pembicaraan. Akbar, yang ditemui wartawan di sela-sela rehat, mengatakan bahwa rapat konsultasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan rapat pimpinan partai itu sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa kasus dana nonbujeter Bulog, yang menimpa dirinya, juga disinggung sepintas. Oleh karena itu, katanya, DPP menghadirkan tim pengacaranya, yaitu Ruhut Sitompul, Tommy Sihotang, dan Hotma Sitompul. Penuturan Akbar ini dibenarkan oleh Hotma Sitompul, yang dicegat saat meninggalkan ruang Merica. "Supaya anggota itu bisa mengerti bagaimana posisi hukum saudara Akbar Tanjung," kata Hotma, yang didampingi oleh Ruhut dan Tommy. Sementara Baharuddin Aritonang, seorang pengurus DPP, yang sempat ditemui saat acara itu masih berlangsung, menjelaskan bahwa rapat konsultasi dilakukan untuk menyamakan persepsi para pengurus daerah mengenai kasus dana nonbujeter Bulog yang menimpa ketua umumnya. “Mereka diberi penjelasan supaya tidak ragu-ragu lagi,” ujar dia. Pertemuan itu sendiri berlangsung tertutup, bahkan permintaan untuk melihat daftar hadir pun tidak diijinkan. “Instruksinya memang begitu, Mas,” ujar seorang satgas Partai Golkar yang berseragam hitam-hitam. Sementara pintu kaca yang membatasi lobby ruang pertemuan Merica, Hotel Menara Peninsula dengan koridor ruang tunggu di lantai dua itu juga ditutup rapat dan dijaga oleh dua orang satgas. Pintu Ruang Merica sendiri ditutup rapat. Ketatnya pengamanan juga diketahui dari penuturan seorang staf hotel yang tidak bersedia disebut namanya. Menurut dia, pihak DPP Golkar menurunkan 50 orang tenaga pengamanan ditambah lagi dengan tenaga pengamanan permanen dari hotel. (deddy sinaga-tempo news room)
Iklan
