Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Selidiki Pemalsuan KTP dan Paspor Ba'asyir

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Solo:Amir Majelis Mujahidin Abu Bakar Ba'asyir menjadi tersangka baru dalam pemalsuan dokumen kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor. Solichin, seorang pengawal setianya besok dipanggil Polsek Grogol, Sukoharjo untuk diperiksa sebagai saksi. Solichin yang juga anggota Biro Transportasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) ini disebut-sebut yang menguruskan pembuatan KTP Ba'asyir. "Saya belum tahu persis maksud panggilan tersebut, karena itu sebelum datang ke Mapolsek Grogol saya akan konsultasi terlebih dulu dengan Tim Pengacara Muslim (TPM)," ujar Solichin kemarin petang. Solichin mengakui dirinya yang menguruskan pembuatan KTP B'asyir. Namun dia sama sekali tidak pernah terlibat dalam pengurusan paspor. "Saya tidak tahu sama sekali soal paspor. Apakah ustadz punya paspor atau tidak saya juga tidak tahu," ujar pria berusia 42 tahun. Putra bungsu Ba'asyir, Abdul Rohim yang dihubungi terpisah mengatakan dirinya tidak mengetahui apakah orang tuanya itu mempunya paspor atau tidak. Sepengetahuan dia, di rumah Ba'asyir yang sekarang dia tinggali bersama ibunya itu tidak ada dokumen paspor atas nama Abu Bakar Ba'ayir. "Kalau paspor saya ada, saya kan pernah belajar di Pakistan," katanya. Dari penelusuran Tempo News Room yang dilakukan di kantor kelurahan Desa Cemani menunjukkan Ba'asyir yang dituduh merencanakan pembunuhan Presiden Megawati dan pengeboman di sejumlah tempat, memiliki KTP seumur hidup dengan nama Abubakar bin Abud Ba'asyir. KTP tersebut yang dibuat Ba'asyir pada bulan Agustus 2002 tersebut menyatakan kalau Ba'asyir lahir pada 17 Agustus 1938 itu sebagai warga dusun Ngruki RT 004 RW XVII, desa Cemani kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo. Lurah Desa Cemani, Masrochim mengatakan orang yang mengurus KTP Ba'asyir adalah Solichin. Saat itu, pihak kelurahan sempat menyatakan ketidaksanggupannya untuk menerbitkan KTP, ketika pihak kabupaten mengembalikan berkas permohonan pembuatan KTP. "Solichin sempat mengancam akan mendatangkan sejumlah santri Ponpes Ngruki untuk mendemo pihak kantor desa maupun kabupaten, kalau dipersulit. Akhirnya dibuat jalan tengah, Ustadz Ba'asyir harus membuat surat pernyataan yang menyebutkan belum pernah pindah dari Cemani," kata Masrochim. Kapolri Jendral Da'i Bachtiar sendiri pernah menegaskan bahwa status kewarganegaraan Abu Bakar Ba'asyir sudah hilang. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan pada 1985 - 1999 tinggal di luar negeri dan tidak pernah menyatakan keinginan menjadi warga negara Indonesia kembali. Berdasarkan Pasal 17 huruf K UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Ba'asyir kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kapolwil Surakarta Kombes Hasyim Irianto membenarkan soal rencana pemeriksaan Solichin. Menurutnya pemeriksaan dilakukan langsung anggota Tim Penyidik dari Mabes Polri. Dia tidak membantah apabila Ba'asyir menjadi tersangka utama kasus pelanggaran keimigrasian tersebut. (imron rosyid)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

3 menit lalu

Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Saksi Anies-Muhaiman Jawa Barat Menolak Tanda Tangan Hasil Pleno, Apakah Rekapitulasi Suara Tetap Sah?

3 menit lalu

Situasi rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Senin 18 Maret 2024. ANTARA/Ricky Prayoga
Saksi Anies-Muhaiman Jawa Barat Menolak Tanda Tangan Hasil Pleno, Apakah Rekapitulasi Suara Tetap Sah?

Saksi tim pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 walkout dari rapat pleno terbuka penghitungan suara KPU Jawa Barat.


Bapanas Perpanjang Kenaikan HET Beras Premium hingga Bulan Depan

3 menit lalu

Seorang petugas menyiapkan beras untuk dijual dalam operasi Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) di Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 7 Maret 2024. Pemkot Semarang bersama Bulog setempat menggelar program operasi pasar murah Pak Rahman secara rutin di sejumlah titik sebagai upaya pengendalian harga pangan terutama beras jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Bapanas Perpanjang Kenaikan HET Beras Premium hingga Bulan Depan

Bapanas memastikan kenaikan HET beras premium diperpanjang hingga 24 April 2024.


KPU Optimistis Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Hari Ini, Diawali Jawa Barat

4 menit lalu

Anggota KPU dan saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
KPU Optimistis Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Hari Ini, Diawali Jawa Barat

KPU RI optimis rekapitulasi suara tingkat nasional dapat selesai pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024.


Industri Tekstil Dukung Permendag Pengaturan Impor, Dukung Industri dan Ciptakan Lapangan Kerja

4 menit lalu

Pekerja mengatur alur benang di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
Industri Tekstil Dukung Permendag Pengaturan Impor, Dukung Industri dan Ciptakan Lapangan Kerja

Industri tekstil mengklaim industri pertekstilan menyerap banyak tenaga kerja terutama yang berpendidikan rendah sehingga patut dipertahankan.


6 Negara yang Menerapkan Cuti Ayah, Pegawai Tetap Dapat Gaji

7 menit lalu

Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
6 Negara yang Menerapkan Cuti Ayah, Pegawai Tetap Dapat Gaji

Pemberian cuti ayah saat istri pegawai melahirkan telah diterapkan di beberapa negara.


Belanja Bareng Pangeran William, Kate Middleton Terlihat Senang dan Bahagia

7 menit lalu

Kate Middleton/Foto: Instagram/The Wales Brasil
Belanja Bareng Pangeran William, Kate Middleton Terlihat Senang dan Bahagia

Setelah ramai soal foto editan, Kate Middleton pertama kali terlihat di depan umum saat berbelanja dengan Pangeran William


5 Tips Membuat Gorengan untuk Menu Takjil yang Lebih Sehat

7 menit lalu

Tahu isi daging menjadi menu buka puasa pakai gorengan tetapi tetap sehat/Foto: Tupperware
5 Tips Membuat Gorengan untuk Menu Takjil yang Lebih Sehat

Gorengan adalah makanan yang sangat menggiurkan, akan tetapi kudapan ini juga menjadi makanan yang mengancam dan mengerikan untuk tubuh.


Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 6.000

11 menit lalu

Petugas menunjukkan emas edisi Imlek berupa gambar Naga Kayu di Butik Emas Antam, Setia Budi, Jakarta, Selasa 6 Februari 2024. Emas Imlek Shio Naga mengkadirkan disain khusus dari Antam dengan berat 8 gram dan 88 gram, sementara untuk emas gift series Imlek hadir dengan berat 0,5 gram dan 1 gram. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 6.000

Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam melonjak ke level Rp 1.199.000 per gram dalam perdagangan hari ini.


Diperingatkan, Tanah Bergerak di Bandung Barat Bisa Menutup Aliran Sungai

12 menit lalu

Kerusakan sebuah Sekolah Dasar akibat pergerakan tanah di di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. (Dok.PVMBG)
Diperingatkan, Tanah Bergerak di Bandung Barat Bisa Menutup Aliran Sungai

Kandidat lahan relokasi warga terdampak dinilai masih rentan tanah bergerak.