Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyimpangan Dana Kompensasi BBM tahun lalu sebesar 20-30 persen

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Publik mensinyalir telah terjadi penyimpangan sebesar 20-30 persen dari dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM ) tahun 2002. Perkiraan ini berdasarkan pada besar dan pola penyimpangan penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 2000. Saat ini kami tengah mengumpulkan fakta dan kesaksian rakyat yang seharusnya menerima dana kompensasi itu, kata Fakhrul Syahmega dari Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) di Jakarta, Kamis (9/1). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Publik sendiri merupakan gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti JARI, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Tahun 2002 lalu, pemerintah mengucurkan dana kompensasi terhadap kenaikan harga BBM sebesar Rp 2,85 triliun. Dana itu dipergunakan untuk membiayai tujuh program bagi kesejahteraan rakyat miskin. Diantaranya, untuk penyediaan beras sebesar Rp 500 miliar, untuk program kesehatan sebesar Rp 500 miliar, untuk program pendidikan Rp 1,28 triliun dan penyediaan subsidi BBM ke operator bus besar dan sedang sebesar Rp 190 miliar. Tahun 2001, pemrintah juga mengucurkan dana serupa sebesar Rp 2,2 triliun. Tahun ini, dana yang dikucurkan Rp 3,1 triliun. Menurut Fakhrul, ada beberapa pola penyimpangan yang sering terjadi dalam penyaluran dana kompensasi atau dana-dana sejenis. Dalam penyediaan beras untuk rakyat miskin yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) misalnya, penyimpangan dilakukan dengan cara menurunkan kualitas bantuan, bantuan tidak sesuai seperti kesepakatan dengan pengelola program, atau daftar penerima bantuan fiktif. Sementara untuk program kesehatan yang dikelola Departemen Kesehatan, katanya, penyimpangan biasanya dilakukan dengan mengurangi kualitas barang atau pelayanan, pengurangan jumlah barang, dan peserta tetap dikenai biaya. Pola hampir sama juga terjadi dalam program penyediaan subsidi BBM bagi operator bus, dimana penyimpangan biasanya dilakukan dengan cara pengoplosan bahan bakar dengan minyak tanah atau mengurangi jumlah barang. Sapto Pradityo --- TNR
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

1 menit lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Syarat Warga Korea Selatan Lepas dari Wajib Militer

7 menit lalu

Penyanyi boyband K-pop BIGBANG, G-Dragon, memberikan hormat setelah menyelesaikan wajib militer di Yongin, Korea Selatan, 26 Oktober 2019. G-Dragon menjalani wajib militer sejak 27 Februari 2018 lalu.  REUTERS/Heo Ran
Syarat Warga Korea Selatan Lepas dari Wajib Militer

Korea Selatan dikenal tegas dalam urusan wajib militer warga mereka. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat wamil tak wajib.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

10 menit lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Berapa THR Ojol dan Kurir Paket? Cek di Sini

11 menit lalu

Pengemudi ojek online  berorasi saat aksi demo di depan kantor Grab di Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2024. Mereka mengajukan 10 tuntutan terkait aturan Grab yang dianggap sangat merugikan pengemudi ojol. TEMPO/Prima mulia
Berapa THR Ojol dan Kurir Paket? Cek di Sini

Ojol dan kurir logistik akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 2024 dari perusahaan


Perplexity AI akan Bersaing dengan Google, Bagaimana Peluangnya?

13 menit lalu

Perplexity AI adalah teknologi search engine berbasis AI yang membantu banyak orang. Simak fitur, keunggulan dan cara penggunaannya. Foto: Canva
Perplexity AI akan Bersaing dengan Google, Bagaimana Peluangnya?

Perplexity AI salah satu jenis tools kecerdasan buatan yang diperkirakan menjadi saingan Google


Ibu Kota Haiti Chaos: Crazy Rich dan Toko Dirampok, Mayat Bergelimpangan di Jalanan

15 menit lalu

Demonstran mengambil bagian dalam protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Haiti Ariel Henry, di Port-au-Prince, Haiti, 6 Februari 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Ibu Kota Haiti Chaos: Crazy Rich dan Toko Dirampok, Mayat Bergelimpangan di Jalanan

Haiti dilanda kerusuhan setelah geng kriminal menguasai negara ini dan memaksa perdana menteri Ariel Henry mundur.


Tuai Pujian Berkat Tampil Di Exhuma, Ini Rekomendasi Drakor yang Dibintangi Lee Do Hyun

22 menit lalu

Lee Do Hyun dalam film Exhuma. Foto: Instagram/@showbox.movie
Tuai Pujian Berkat Tampil Di Exhuma, Ini Rekomendasi Drakor yang Dibintangi Lee Do Hyun

Aktor Lee Do Hyun menjadi sorotan karena berhasil memerankan karakternya di film Exhuma. Berikut rekomendasi drakor yang pernah dibintanginya


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

25 menit lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


Dari Kemenangan Putin dalam Pemilu, Ini Kondisi Politik Lokal dan Global Saat Ini

25 menit lalu

Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin tiba untuk berbicara setelah tempat pemungutan suara ditutup pada hari terakhir pemilihan presiden, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Maxim Shemetov
Dari Kemenangan Putin dalam Pemilu, Ini Kondisi Politik Lokal dan Global Saat Ini

Presiden Vladimir Putin meraih kemenangan telak pasca-Soviet dalam pemilu Rusia, memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan.


Apple Buka Peluang Kolaborasi dengan Google untuk Penguatan AI

30 menit lalu

Ilustrasi. cbsnews.com
Apple Buka Peluang Kolaborasi dengan Google untuk Penguatan AI

Apple dikabarkan membuka peluang kerjasama dengan Apple untuk urusan AI. Apakah akan ada gebrakan baru dari dua raksasa teknologi?