Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stimulus Fiskal Seperti Permen

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kebijakan stimulus fiskal dari sektor pajak yang dikeluarkan pemerintah dinilai pengamat ekonomi tidak akan membuat dunia usaha di Indonesia menjadi kompetitif. Langkah ini dinilai terlambat karena diterapkan penetapan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (BBM), dan tarif telepon. "Harusnya ini bisa jadi vitamin bagi dunia usaha. Tapi sekarang malah cuma seperti permen," kata pengamat ekonomi CSIS, Pande Radja Silalahi, kepada Tempo News Room, melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (12/1). Seperti diketahui, akhir pekan lalu pemerintah menunda pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk enam barang strategis, mencabut Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM) untuk 23 jenis komoditas, dan menurunkan tarif PPn-BM untuk delapan komoditas, serta enam kebijakan baru Pajak Penghasilan (PPh). Keseluruhannya mencapai 45 kebijakan yang disebut stimulus dari sektor pajak. Menurut pemerintah, ini bertujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pande menilai, langkah pemerintah ini lebih ditujukan untuk mengurangi bea masuk barang yang selama ini dianggap sebagai komponen biaya produksi, untuk kepentingan ekspor. "Sehingga pengusaha lokal dapat memproduksi lebih murah, yaitu produk-produk yang berorientasi ekspor," tambah dia. Jika dilihat untuk kepentingan jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini akan membuat produk-produk Indonesia lebih kompetitif. Tapi untuk jangka panjang, Pande menilai, tidak akan berpengaruh banyak sebab yang akan lebih berperan adalah kemampuan meningkatkan daya saing. Karena masih banyak komponen-komponen usaha lain untuk persaingan dunia usaha. Menurut Pande, kebijakan yang dikeluarkan itu sudah sangat terlambat. Karena sebelumnya, pemerintah juga menaikkan harga BBM, listik, dan telepon pada awal tahun ini. "Ini seperti pemberian permen, setelah dunia usaha berteriak dan merengek akibat kenaikan tarif," katanya. Ekonom dari Center for Strategic and International Studies ini menyatakan, permintaan keringanan pajak sudah sejak lama diteriakkan pelaku dunia usaha. "Kalau dilakukan dulu, mungkin akan terasa dampaknya. Tapi kalau sekarang cuma pemanis," tegas dia. Dia menghitung-hitung, dengan kenaikan tiga tarif, pemerintah telah menarik beban dunia usaha Indonesia 10 poin ke bawah. Dan dengan pemberlakuan keringan pajak ini hanya mampu menaikkan 3 poin. "Jadi masih ada minusnya 7," tambahnya. Karena itu, Pande mengungkapkan, sulit bagi pemerintah membantu dunia usaha untuk meringankan beban kenaikan tiga jenis tarif tadi. "Tidak ada cara lain. Pemerintah harus menunda kenaikan tarif. Minimal kenaikan tarif telepon," ujar dia. Alasannya, PT Telkom setahun kemarin masih membukukan keuntungan yang sangat besar sedangkan PT Indosat kini telah dikuasai asing. "Masak kita mau memberikan keuntungan ini ke mereka?" tandasnya. (Yura Syahrul TNR)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penyebab Rekapitulasi Suara KPU Papua Pegunungan Belum Selesai Hingga Hari ini

4 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Penyebab Rekapitulasi Suara KPU Papua Pegunungan Belum Selesai Hingga Hari ini

KPU rekapitulasi suara di Papua Pegunungan belum selesai hingga hari ini.


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

5 menit lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


Profil Sakura Miyawaki Anggota Grup LE SSERAFIM yang Menapaki Usia 26

7 menit lalu

LE SSERAFIM di acara Red Carpet Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta pada Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/Marvela
Profil Sakura Miyawaki Anggota Grup LE SSERAFIM yang Menapaki Usia 26

Pada tahun 2021, Sakura Miyawaki memulai babak baru dalam karirnya dengan bergabung dengan grup baru yang menjanjikan, LE SSERAFIM.


Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

9 menit lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Presidium GPKR, Din Syamsuddin mengatakan, DPR harus mengusulkan hak angket.


KPK Cecar Kakak Windy Idol soal Pembelian Aset Kasus Hasbi Hasan

10 menit lalu

Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Hasbi Hasan, pidana penjara badan selama 13 tahun dan 8 bulan, pidana denda Rp.1 miliar subsider pidana kurungan 6 bulan serta pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.3,88 miliar subsider 3 tahun penjara, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cecar Kakak Windy Idol soal Pembelian Aset Kasus Hasbi Hasan

Kakak Windy Idol diminta keterangan sebagai saksi oleh KPK soal proses pembelian aset yang berhubungan dengan TPPU Hasbi Hasan.


Pasca-Kemenangan Pilpres, Putin Dikabarkan Kunjungi Cina pada Mei

10 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin disambut oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam upacara di Belt and Road Forum di Beijing, Tiongkok, 17 Oktober 2023. Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS
Pasca-Kemenangan Pilpres, Putin Dikabarkan Kunjungi Cina pada Mei

Negara pertama yang akan dikunjungi Putin setelah terpilih kembali sebagai Presiden Rusia adalah Cina.


KAI Beri Diskon 30 Persen untuk Agen Travel di Mudik Lebaran 2024

11 menit lalu

Sejumlah calon penumpang menunggu keberangkatan kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Ahad, 23 April 2023. Keberangkatan pemudik di Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada 23 April 2023 volume penumpang masih diatas 90 persen dari total ketersediaan tempat duduk. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
KAI Beri Diskon 30 Persen untuk Agen Travel di Mudik Lebaran 2024

KAI berkolaborasi dengan Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) menghadirkan program promo khusus untuk agen travel selama masa Lebaran 2024.


Kembangkan UMKM, Pemprov Sumut Gandeng PT Goto Gojek Tokopedia

13 menit lalu

Tokopedia Fashion Market secara offline digelar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 7 hingga 11 Februari 2024. Foto: Dok. Tokopedia
Kembangkan UMKM, Pemprov Sumut Gandeng PT Goto Gojek Tokopedia

Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Goto Gojek Tokopedia terkait kerja sama pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), peningkatan layanan publik dan penataan transportasi melalui aplikasi Gojek di Sumut.


Asisten Prabowo Menjadi Komisaris Pindad, Mayor Teddy Jadi Wadanyon

15 menit lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Asisten Prabowo Menjadi Komisaris Pindad, Mayor Teddy Jadi Wadanyon

Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) AM Putranto diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pindad


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

16 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.