Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apindo Agar Buat Kesepakatan Sendiri dengan Serikat Pekerja

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar membuat kesepakatan upah minimum pokok (UMP) bersama serikat pekerja. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Indra Ibrahim, Kamis (10/1), mengatakan bahwa ketentuan upah provinsi yang baru tidak menampung aspirasi para pengusaha. Indra mengatakan, “Kami imbau kepada anggota Apindo agar menetapkan besar UMP berdasarkan kondisi bipartis [antara pengusaha dengan serikat pekerja] karena yang mengetahui kemampuan perusahaan yaitu pengusaha dan pekerja.” Bila pengusaha tidak mampu menjalankan UMP 2002, maka, katanya, bisa melakukan penundaan atau pengurangan gaji. Namun penundaan itu harus dengan kesepakatan pekerja. Apindo menyatakan UMP DKI, yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur bernomor 3052 th 2001 pada 31 Oktober tahun lalu, melalui prosedur yang tidak pas. “Mestinya dilakukan dalam lingkungan tripartis antara pengusaha, yang diwakili Apindo, pekerja melalui serikat pekerja dan pemda yang mewakili pemerintah,” kata dia. Namun mekanisme tripartis ini tidak ditempuh dengan mufakat bulat. Artinya, pemaksaan telah dilakukan dua dari tiga unsur tripartis. Indra mengatakan Apindo tidak sekedar mempersoalkan angka kenaikan UMP dari Rp. 426.500 ke angka Rp.591.266, tapi juga mempersoalkan prosedur yang tidak benar. “Kami merasa tidak di-wongke,” katanya. Karena itu Apindo menyampaikan protes yang diputuskan dengan putusan sela yaitu pengangguhan keputusan UMP 2002. Namun, ia menambahkan pada Rabu (9/1) kemarin, PTUN mencabut keputusan sela itu. Apindo juga melihat keputusan dari para hakim PTUN itu ada pemaksaan, karena para pekerja mendatangi sidang dalam jumlah banyak, sehingga memberikan nuansa tidak nyaman bagi hakim untuk memutuskan secara jernih. Indra menghimbau kepada pihak lain agar memahami secara mendalam bahwa persoalan kenaikan UMP, bukan hanya pada nilai pada prosedur yang dilanggar. Dia memaparkan dengan kenaikan UMP yang dihitung dengan prosentase meningkat 38 persen itu bisa menjadi sasaran pekerja untuk menuntut kenaikan upah sundulan. Ketua PokJa Ketenagakerjaan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Kadin, Hasanuddin Rachman, mengatakan Apindo merasa diperlakukan tidak fair oleh pemerintah karena tidak dianggap mewakili para pengusaha Indonesia. Padahal, kata dia, pemerintah selalu menganggap Apindo wakil dari para pengusaha namun begitu berbeda pendapat Apindo dianggap tidak mewakili para pengusaha itu. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

9 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

10 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

11 menit lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

16 menit lalu

Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

Pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran jangka panjang.


Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

19 menit lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

Nusron Wahid dan Airlangga akhirnya buka suara terkait narasi jatah 5 menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo. Begini katanya.


Telkom Dorong Pembangunan Sosial-Ekonomi Masyarakat Berbasis Digital lewat Innovillage 2023

19 menit lalu

Direktur Utama Yayasan Pendidikan Telkom, Dodi Irawan (paling kiri); SGM Community Development Center Telkom, Hery Susanto (kedua dari kiri); Ketua Pelaksana Program Innovillage 2023, Ir. Ahmad Tri Hanuranto (kedua dari kanan); dan AVP Program & Partnership Telkom, Averyadi Setiawan (paling kanan) saat menyerahkan apresiasi kepada peserta Innovillage 2023 beberapa waktu lalu.
Telkom Dorong Pembangunan Sosial-Ekonomi Masyarakat Berbasis Digital lewat Innovillage 2023

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkolaborasi dengan Telkom University atau Tel-U dalam penyelenggaraan Awarding Innovillage 2023.


3 Alasan Gorengan Menjadi Menu Favorit Buka Puasa

20 menit lalu

Bagi Anda yang suka mengonsumsi gorengan saat buka puasa, sebaiknya ketahui beberapa efek makan gorengan berlebihan berikut ini. Foto: Canva
3 Alasan Gorengan Menjadi Menu Favorit Buka Puasa

Saat buka puasa, gorengan kerap menjadi pilihan selain kolak dan kurma.


Kelaparan Akut di Gaza Bisa Menciptakan Kematian Massal

21 menit lalu

Anak-anak Palestina membawa panci saat mengantri untuk menerima makanan dari dapur amal di tengah kekurangan pasokan makanan, saat konflik antara Israel dan Hamas di Rafah di selatan Jalur Gaza 14 Desember 2023. Kelaparan kini telah muncul dalam beberapa minggu terakhir dan kita melihat semakin banyak orang yang belum makan selama dua atau tiga hari. REUTERS/Saleh Salem
Kelaparan Akut di Gaza Bisa Menciptakan Kematian Massal

IPC memperingatkan kekurangan bahan makanan yang ekstrim di sejumlah wilayah di Jalur Gaza telah memperburuk kelaparan di sana.


Megawati Hangestri Cs Jadi Favorit Juara V-League, Pelatih Red Sparks Beri Pesan Ini ke Suporter Indonesia

26 menit lalu

Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin. Instagram
Megawati Hangestri Cs Jadi Favorit Juara V-League, Pelatih Red Sparks Beri Pesan Ini ke Suporter Indonesia

Pelatih Red Sparks Ko Hee Jin mengapresiasi dukungan suporter Indonesia yang memfavoritkan Megawati Hangestri dan kawan-kawan sebagai juara V-League Korea Selatan.


Pencabutan IUP: Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

29 menit lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Pencabutan IUP: Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

Isi putusan dewan pers ihwal pengaduan Menteri Investasi Bahlil atas laporan utama Majalah Tempo terkait nikel.