Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejak Lama, Keuangan Partai Politik Tak Pernah Diaudit

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Keuangan partai politik sejak pemilihan umum 1955 tak pernah diaudit dan diketahui oleh publik. Akibatnya, sangat sulit dilacak dari mana saja suatu partai mendapat suntikan dana. "Keuangan partai tak pernah dipegang oleh bendahara partai, tapi oleh partisipan. Karenanya, tak pernah diketahui sumber keuangan partai dan penggunaannya," kata Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Emmy Hafild, di Jakarta, Senin (13/1). Dijelaskan, selama ini, keuangan partai-partai politik langsung digunakan oleh para partisipan partai jika akan melakukan kampanye, atau kegiatan lainnya. Buntutnya, tak pernah ditemukan berapa keuangan partai di bendahara. Bendahara Pengurus Transparansi, Paul Hadiwinata, menambahkan banyak dana partai yang bersumber dari hamba Allah yang sulit dilacak sumbernya. Apalagi, sampai kini belum ada tolok ukur yang bisa dijadikan patokan suatu partai bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Ikatan Akuntan Indonesia harus mengusulkan standar seperti apa keuangan partai yang ideal," katanya. Cuma, Emmy Hafild pesimis usulan transparansi dana partai itu diterima DPR untuk dimasukan ke dalam Undang-Undang Partai Politik yang kini sedang dibahas. Sebab, pada dasarnya, setiap partai politik tak ingin diketahui dari mana sumber dana untuk menjalankan partainya. "Setiap partai, biasanya, mengelak membeberkan sumber dananya. Mereka akan menyuruh menanyakan ke Komisi Pemilihan Umum," katanya. Persoalannya, "Berapa orang dari rakyat kita yang bisa akses ke KPU?" lanjut Emmy. Padahal, sumber dana partai penting diketahui oleh publik untuk mengukur partai mana saja yang benar-benar didukung oleh rakyat. Selain itu, sumber dana partai bisa menjadi tolok ukur, apakah suatu partai bersih korupsi atau tidak. Menurut Emmy, dimasukkannya transparansi dana partai ke dalam Undang-Undang bisa menjadi landasan hukum bagi akuntan publik untuk mengaudit dana setiap partai. "Partai politik itu bertanggung jawab pada rakyat. Jadi, wajar kalau pemilihnya tahu sumber keuangannya," tandasnya. Selain transparansi dana partai, Emmy juga mengusulkan agar setiap partai diaudit kinerjanya. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan suatu partai terhadap kerja pemerintah. "Misalnya, apakah partai A mendukung release and discharge (pembebasan utang konglomerat bermasalah) atau tidak," katanya. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

4 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Akhirnya Xiaomi Mix Flip Kembali Diproduksi dan Akan Dirilis Mei Nanti

5 menit lalu

Xiaomi Mix Flip (GSM Arena)
Akhirnya Xiaomi Mix Flip Kembali Diproduksi dan Akan Dirilis Mei Nanti

Xiaomi kembali mengembangkan smartphone lipat yang sempat terhenti di 2021. Xiaomi Mix Flip ini akan dirilis secara global Mei mendatang.


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

7 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Setelah Apartment 404, Jennie BLACKPINK Tolak Tampil di Acara Hiburan Baru

10 menit lalu

Jennie BLACKPINK. Foto: Instagram/@jennierubyjane
Setelah Apartment 404, Jennie BLACKPINK Tolak Tampil di Acara Hiburan Baru

Jennie BLACKPINK memutuskan untuk menolak tawaran program hiburan baru. Apa alasannya?


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

14 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Masyarakat Diimbau Tidak Naik Motor, Mudik Lebaran Terapkan Ganjil Genap dan Satu Arah

14 menit lalu

Iring-iringan sepeda motor pemudik melewati antrean kendaraan yang macet di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 19 April 2023. Masuk H-3 Lebaran, jumlah kendaraan menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah yang melintasi Nagreg dan Limbangan naik sekitar 300 persen. Sebelumnya tercatat 1.301 kendaraan per jam, kini jadi 4.176 kendaraan per jam. TEMPO/Prima Mulia
Masyarakat Diimbau Tidak Naik Motor, Mudik Lebaran Terapkan Ganjil Genap dan Satu Arah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mudik lebaran menggunakan sepeda motor beresiko tinggi terjadi kecelakaan.


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

24 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

24 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

25 menit lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

31 menit lalu

Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kata Ekonom Soal Harapan Jakarta Jadi Kota Bisnis Global seperti New York, Sydney, dan Melbourne

Pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran jangka panjang.