Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendagri: Pemerintah Tidak Ingin Partai Politik Pecah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menginginkan terjadinya perpecahan di tubuh partai-partai politik, seperti terjadi di PKB dan PPP. Kendati demikian, belum ada kepastian perihal kehadiran presiden dalam Muktamar Luar Biasa PKB, baik versi kubu Matori Abdul Djalil maupun Gus Dur-Alwi Shihab, yang akan digelar beberapa hari nanti di Jakarta dan Yogyakarta.Z Perihal sikap pemerintah itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno usai mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri menyambut Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi di Istana Negara, Sabtu (12/1). “Sebagai presiden yang ingin melihat bangsa Indonesia utuh, tentunya mengharapkan PKB atau partai apapun tetap utuh,” ujar Mendagri kepada wartawan. Mendagri memastikan pemerintah bersikap netral dalam terhadap setiap pertikaian internal di tubuh partai-partai politik. Perihal kehadiran Presiden Megawati dalam Muktamar Luar Biasa PKB, baik kubu Matori dan Gus Dur? Hari Sabarno tidak bisa memastikan. Kalau pun Megawati hadir, tidak dalam kapasitas sebagai presiden. “Sebagai individu, sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, beliau juga punya hak. Jadi tidak dalam kapasitas sebagai presiden. Itu bisa saja,” papar dia. Hingga saat ini, jelas Mendagri, pemerintah belum menerima undangan dari kedua kubu yang bertikai di PKB. Tapi, ia menegaskan, sekarang tidak ada kewajiban partai politik untuk mengundang pemerintah dalam kongres, musyawarah nasional dan muktamar. Apalagi, kementerian dalam negeri tidak dalam posisi sebagai pembina politik. Justru Mendagri menegaskan agar partai politik belajar mandiri. Pasalnya, jika pemerintah terus memberi pengarahan, malah dinilai terlalu mendikte dan mengintervensi. “Gara-gara intervensi pemerintah, dulu banyak partai politik yang pecah, sekarang tidak ada intervensi juga pada pecah,” selorohnya. Karena itu, tandas Mendagri, kesadaran berpolitik sangat penting bagi kalangan fungsionaris partai. Penyelesaian konflik di tubuh partai dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama mencoba berdamai atau menyelesaikan masalah partai secara internal, kedua jika ingin menempuh jalur politik maka partai harus berpegangan pada AD/ART yang berlaku. “Ketiga, kalau itu tidak memuaskan, dapat ditempuh jalur hukum,” ujarnya. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Rekomendasi Hotel Dekat Stasiun Semarang, Murah dan Nyaman

1 menit lalu

5 Rekomendasi Hotel Dekat Stasiun Semarang, Murah dan Nyaman

Bagi Anda yang berencana pergi ke Semarang untuk liburan, berikut ini beberapa rekomendasi hotel dekat Stasiun Semarang yang bisa dicoba.


5 Pilihan Makanan-Minuman Buka Puasa Ramadan untuk Menjaga Kesehatan Ginjal

3 menit lalu

Ilustrasi buah-buahan/ toko buah. REUTERS/Lucas Jackson
5 Pilihan Makanan-Minuman Buka Puasa Ramadan untuk Menjaga Kesehatan Ginjal

Mengkonsumsi makanan yang seimbang dan sehat selama jam-jam di luar puasa dapat membantu Anda menjaga kesehatan selama puasa Ramadan.


PLN Dukung Infrastruktur Kelistrikan Hijau di IKN, Operasikan PLTS Tahap I

5 menit lalu

PLN Dukung Infrastruktur Kelistrikan Hijau di IKN, Operasikan PLTS Tahap I

PLTS IKN bisa beroperasi tepat waktu dan bisa digunakan melistriki IKN saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

6 menit lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

7 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Perbedaan Stres dengan Depresi, Masing-masing Punya Ciri-ciri Khas

8 menit lalu

Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi karena berbagai pemicu. (Pexels/Ivan Samkov)
Perbedaan Stres dengan Depresi, Masing-masing Punya Ciri-ciri Khas

Gangguan stres kronis dan depresi merupakan dua hal yang berbeda. Stres merupakan sebuah tekanan psikologis oleh sebab apapun.


IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham GOTO Paling Banyak Diperdagangkan

9 menit lalu

Saham GOTO pada layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 November 2022. IHSG ditutup menguat 69,24 poin atau 0,99 persen ke 7.081,31. Tercatat indeks saham nasional bergerak pada rentang 6.994,41-7.081,31 pada 30 November 2022. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham GOTO Paling Banyak Diperdagangkan

IHSG menguat 0,57 persen ke level 7.344,1 dalam sesi pertama perdagangan hari ini.


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

15 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


OIKN akan Bedah Rumah Warga Kawasan IKN

18 menit lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
OIKN akan Bedah Rumah Warga Kawasan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencanangkan program bedah rumah untuk rumah kurang layak milik warga di kawasan IKN.


KPK Periksa 4 Anggota DPRD Bandung dalam Kasus Suap Proyek Pengadaan CCTV Bandung Smart City

19 menit lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 4 Anggota DPRD Bandung dalam Kasus Suap Proyek Pengadaan CCTV Bandung Smart City

KPK periksa empat Anggota DPRD Kota Bandung dalam kasus suap pengadaan CCTV Bandung Smart City yang menjerat mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.