Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menyambut baik keputusan Malaysia yang membuka kembali lapangan kerja sektor manufaktur dan konstruksi, bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kendati demikian, pemerintah mensyaratkan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) sebelum penempatan TKI dilakukan. "Bagaimana pun saya menyampaikan terima kasih atas pembukaan sektor kerja itu," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea di Jakarta, Rabu (29/1). Tetapi, kata dia, MoU tetap diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap TKI. Seperti diketahui, Wakil Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengatakan, pemerintahnya akan mencabut sejumlah restriksi (pelarangan) tentang penyewaan (pemakaian tenaga) TKI. Sebelumnya, selama sekitar 1,5 tahun Malaysia menghentikan penempatan TKI untuk sektor manufaktur dan konstruksi. Negara ini hanya mengizinkan TKI bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dan perkebunan, menyusul kerusuhan yang terjadi beberapa waktu alu. Bahkan Malaysia sempat mengancam akan mengusahakan tenaga kerja dari negara lain, seperti Thailand, Kamboja, Nepal, Myanmar, Laos, Filipina, dan India. Kebijakan pencabutan sejumlah retriksi tentang penyewaan TKI itu dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di bidang konstruksi dan manufaktur. Ini dilakukan atas permintaan kalangan industri setempat. TKI dinilai lebih terlatih dan memiliki bahasa yang mirip dengan bahasa Malaysia. Kekurangan tenaga kerja di Malaysia terjadi akibat diberlakukannya hukuman cambuk bagi imigran ilegal, sejak 31 Agustus lalu. sekitar 468 ribu imigran ilegal meninggalkan Malaysia. Nyaris separuh di antaranya adalah tenaga kerja konstruksi. Jacob meminta, pemerintah Malaysia tidak asal membuka lapangan kerja begitu saja. Melainkan harus ada aturan yang jelas. "Nanti sebentar buka, sebentar tutup lagi," ujarnya. Karena itu, ia mendesak, penandatangan MoU Indonesia-Malaysia harus segera dilakukan. Dengan acuan hukum itu, penempatan TKI ke negeri jiran itu dipastikan bisa lebih teratur. Tanpa kepastian hukum, Jacob mengkhawatirkan, kejadian masa lalu akan terulang. Ia mencontohkan, peristiwa pemulangan ratusan ribu TKI ilegal dari Malaysia. "Jangan sampai karena banyak TKI yang masuk secara ilegal kemudian diusir begitu saja karena nggak suka. Itu yang saya tidak sepakat," kata dia. Saat ini, naskah kesepakatan sedang dibahas antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia. Beberapa hal penting tengah menjadi perdebatan, dan hingga kini belum tercapai kesepakatan. Misalnya keinginan Malaysia untuk melakukan perekrutan tenaga kerja secara langsung. "Saya tidak sepakat. Kita ini negara merdeka, kok Malaysia mau merekrut langsung," kata Jacob. Pemerintah, kata dia, tetap menuntut agar proses rekruitmen tidak dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui PJTKI. Selanjutnya baru ditempatkan ke Malaysia. Selain itu, masalah yang belum disepakati adalah tentang kewenangan menyimpan paspor. Pemerintah menghendaki paspor dipegang langsung oleh TKI, bukan oleh agen atau majikan. Ini penting, supaya ada pegangan atau bukti diri bahwa yang bersangkutan adalah TKI resmi dari Indonesia. Saat ini paspor para TKI dipegang oleh majikannya masing-masing. Ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga di negara-negara tujuan TKI lain. Kendati demikian, Jacob memaklumi keberatan Malaysia atas kewenangan memegang paspor itu. Terutama karena TKI seringkali melarikan diri. Untuk itu, Jacob menawarkan alternatif pembuatan kartu identitas (ID card) yang disahkan oleh pemerintah setempat. "Bahwa dengan kartu itu, cukup sebagai bekal bila TKI ingin jalan-jalan di Malaysia," kata Jacob. Alternatif lain, TKI memegang foto copy paspor yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwajib di Malaysia. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room
Iklan
