Dinasti

Jum'at, 13 Januari 2017 | 22:33 WIB

Dinasti politik tak selalu identik dengan korupsi. Ini ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tentu saja benar, banyak ada contoh di Amerika Serikat, India, dan Jepang, misalnya. Dinasti di negeri itu terjadi karena keturunan sang pemimpin mempersiapkan diri dengan cermat dan bahkan kedinastian itu dijadikan cambuk untuk belajar lebih baik.

Namun di negeri ini, dinasti menyiratkan wajah buram. Partai politik bagai dimiliki keluarga tertentu. Pengkaderan di partai tidak berjalan. Kader bangsa di luar partai tentu ada, mereka dilahirkan lewat perguruan tinggi atau lembaga sosial masyarakat. Namun, untuk berkiprah pada jabatan politik seperti bupati, gubernur, dan presiden, jalurnya tetap lewat partai. Itu jalur aman. Memang ada jalur perorangan untuk bupati dan gubernur-presiden tidak-tapi sengaja dipersulit. Dengan dinasti seperti ini, korupsi adalah bunga yang bisa mekar dengan mudah.

Mari kita lihat sekadar contoh. Bupati Klaten, Sri Hartini, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), contoh dinasti teramat buruk. Awal mula adalah suaminya, Haryanto Wibowo yang menjabat Bupati Klaten periode 2000-2005. Wakilnya adalah Sunarna. Periode selanjutnya, Sunarna yang jadi bupati karena Haryanto kena kasus korupsi pengadaan buku paket senilai Rp 4,7 miliar. Sunarna yang adalah ketua pimpinan cabang PDI Perjuangan Klaten menjadi bupati selama dua periode (2005-2015) dan wakilnya adalah Sri Hartini, istri Haryanto itu. Periode selanjutnya, karena Sunarna tak boleh mencalonkan lagi, Sri Hartini yang tampil sebagai calon bupati. Wakilnya Sri Mulyani, istri Sunarna. Pasangan Sri ini terpilih dengan suara terbanyak dan Museum Rekor MURI menobatkan mereka sebagai Perempuan Hebat.

Selama hampir 20 tahun, Klaten dipimpin dua keluarga. Bagaimana menjelaskan keajaiban ini? Pertama, PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dipimpin oleh keluarga itu. Keputusan politik ada pada mereka, sementara pimpinan di pusat alpa melakukan pengawasan. Yang kedua, tidak ada kader tandingan yang menonjol. Dengan kasus seperti ini, rakyat masa bodoh, siapa pun yang terpilih sama. Maka yang dipilih adalah siapa yang memberi duit lebih besar, "yang bayar yang menang".

Korupsi pun tinggal selangkah. Sri Hartini butuh uang untuk mengganti modal politiknya. Lalu jabatan di kabupaten itu dia jual dengan harga yang tinggi. Untuk kepala dinas, tarifnya Rp 80 sampai Rp 400 juta. Bahkan untuk kepala sekolah SD maupun SMP tarifnya minimum Rp 75 juta. Andai Sri Hartini belum tertangkap sekarang, ladang korupsinya bisa bertambah dengan tarif kepala sekolah menengah atas dan kejuruan, yang tahun ini pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah.

Dari mana kepala dinas mendapatkan uang untuk modal jabatannya? Ya, sudah pasti korupsi pula. Korupsi jadi menular terus ke bawah. Sulit dibayangkan di sebuah kabupaten kecil itu seorang bupati menyimpan uang kontan Rp 2 miliar lebih ketika KPK melakukan penggeledahan. Juga uang Rp 3,2 miliar di rumah anak sang bupati, yang "kebetulan" jadi anggota dewan di sana.

Klaten hanya contoh dari sekian banyak praktek dinasti. Ada dinasti di Banten, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, dan sepertinya juga di Jakarta dengan munculnya calon yang dipaksakan dari petinggi partai, bukan calon yang dibina partai. Untuk itu, imbauan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjadi penting, masyarakat harus jeli dalam memilih pemimpin menjelang pemilihan kepala daerah. Saatnya untuk tidak masa bodoh untuk memperbaiki negeri ini.

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru