Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi I DPR meminta pemerintah untuk mempertimbangkan laporan atau informasi intelijen sebelum membuat kebijakan-kebijakan publik. Sebab, selama ini komisi I menilai pemerintah tidak terlalu memperhatikan informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR, Effendy Choirie, di sela-sela rapat kerja tertutup antara Komisi I dengan BIN, Kamis (6/2). Pemerintah harus memperhatikan hal itu supaya tidak kontra produktif. Kebijakan menaikkan harga listrik dan sejenisnya, kemudian soal Indosat, itu semua kontra produktif dan BIN sudah menyarankan semua itu, kata Effendy. Namun ia menolak menjelaskan hal-hal apa saja yang mengemuka dalam rapat dengan Kepala BIN Hendropriyono tersebut. Banyak hal yang menarik, tapi saya tidak bisa mengungkap. Misalnya soal jaringan pembuat bom, jaringan gerakan teroris diungkap semua, persoalan disintegrasi, gerakan mahasiswa, pembuatan uang palsu, soal teror, Aceh, Papua, macam-macamlah. Saya nggak boleh menjelaskan yang detil-detil, kata anggota Fraksi PKB ini. Ditanya apakah dari informasi BIN ada yang membahayakan dan perlu diwaspadai, katanya, Ya, membahayakan stabilitas politik dalam negeri. Gerakan-gerakan di daerah juga membahayakan dan menimbulkan persoalan disintegrasi. Dalam rapat kerja tersebut, kata Effendy, BIN bahkan memberikan informasi tentang rencana Perang Teluk antara AS-Irak, yakni kapan perang tersebut akan dilakukan. Komisi I kan perlu memperoleh informasi yang sifatnya rahasia supaya analisisnya tajam. Intinya soal penyelamatan negara. BIN kan telinga dan matanya Indonesia, jadi dia bertugas menyampaikan apa yang mereka dengar dan lihat, ujarnya. Sementara itu, Kepala BIN Hendropriyono yang dicegat wartawan beberapa kali di sela-sela rapat tersebut tidak memberi jawaban yang jelas soal kelanjutan kasus bom maupun jaringan teroris di Indonesia. Menurut Hendro, soal bom Mabes Polri saat ini masih dalam penyelidikan Mabes Polri. (Dimas Adityo-Tempo News Room)
Iklan
