Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sampai saat ini, polisi belum menemukan bukti-bukti yang kuat dalam kasus penyuapan majelis hakim yang memutuskan perkara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Untuk itu, polisi menghentikan sementara pemeriksaa mengenai perkara dugaan suap tersebut. Kita belum temukan bukti yang cukup untuk meneruskan kasus ini ke pengadilan, ujar Pelaksana Harian Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol. Didi Rochyadi, kepada Tempo News Room, di ruang kerjanya, Senin (13/1). Namun, lanjutnya, Kita masih tetap menunggu bukti-bukti atau fakta baru. Jika memang ada akan kita lanjutkan! Seperti diketahui, tiga orang hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu Hasan Basri, Tjahjono, dan CH Kristi Purnamiwulan, dituduh menerima suap karena mempailitkan Manulife. Dalam kasus ini, laporan Irjen Departemen Kehakiman dan HAM menyebut adanya indikasi suap. Namun, hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim menyatakan tidak ada indikasi penyuapan di dalamnya. Mereka menyatakan ketiga hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu tidak melakukan perbuatan tercela. Penilaian majelis kehormatan ini menjadi salah satu poin yang membuat polisi untuk sementara menghentikan penyidikan. Apalagi, dari hasil penyelidikan polisi terhadap rekening ketiga hakim sampai kini juga belum ditemukan kecurigaan. Selain rekening ketiga hakim itu, diperiksa juga rekening keluarga ketiganya. Menurut Didi, belum ditemukan adanya aliran dana yang mencurigakan, sebelum maupun setelah perkara Manulife diputuskan. Jadi, kita masih belum punya cukup bukti. Namun, kita akan mencari terus dan masih menunggu bukti baru, ujarnya. Kasus suap hakim pemutus perkara Manulife sendiri masuk ke Mabes Polri, sejak 21 Agustus 2002. Sampai kini, polisi telah memanggil sembilan orang saksi. Kesembilan saksi itu, antara lain, Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM, Wakil Presiden Eksekutif PT AJMI, kuasa hukum PT AJMI, kurator PT AJMI, kurator PT Dharmala Sakti, kuasa hukum kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera, dan tiga orang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Wahyu Mulyono-Tempo News Room)
Iklan
