Iklan
TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), Teungku Abdullah Syafie, menyerukan kepada seluruh rakyat di Bumi Serambi Mekah tersebut untuk mogok total selama tiga hari, terhitung 16 hingga 18 Januari nanti. Menurut Syafie, aksi ini sebagai reaksi terhadap tindakan represif aparat TNI-Polri di Aceh akhir-akhir ini. Seruan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Militer GAM, Teungku Sofyan Dawod, dengan menyebarkan pernyataan pers, Sabtu (12/1) pagi, di Banda Aceh. “Mogok total tersebut untuk mengundang perhatian internasional akibat aksi brutal yang masih terus dilakukan aparat TNI-Polri di Aceh”, tulis Sofyan mewakili Panglima AGAM Teungku Abdullah Syafie. Diungkapkan pula, GAM selaku pejuang hak-hak bangsa Aceh melihat perilaku aparat TNI-Polri, sebagai alat kekuasaan pemerintah Indonesia di Aceh, semakin brutal terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. “Bahkan ada yang dibakar dalam keadaan masih hidup,” tuturnya. Sofyan menulis tindakan-tindakan represif tersebut sangat dilarang oleh agama dan hukum humaniter. ”Tapi, tidak ada satu pun manusia yang berani menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena semua orang dan semua lembaga sudah dibuat tidak berdaya,” ujarnya. Aksi mogok total diserukan kepada semua elemen masyarakat Aceh termasuk pengelola dan awak kendaraan umum, semua instansi kecuali petugas-petugas yang menangani fasilitas umum seperti kesehatan/rumah sakit, PMI, listrik, perusahaan air minum, telekomunikasi, media massa cetak dan elektronik. Sebaliknya, kepada semua pegawai kantor pemerintah Indonesia di Aceh, mulai dari kantor gubernur, kabupeten, kecamatan beserta semua lembaga, dinas-dinas, supaya ditutup sampai ada ketentuan lanjutan. “Kepada masyarakat Aceh diminta berdoa, di rumah maupun di masjid, untuk segera tercapainya tujuan perjuangan Aceh dalam membebaskan diri dari Indonesia,” tulis Sofyan. GAM juga mengecam rencana pemerintah Indonesia di Jakarta yang akan menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda. Sofyan Dawod menyebut, rencana itu sebagai bentuk pelestarian operasi militer di Aceh dengan dalih memenuhi permintaan rakyat Aceh. “Oleh karena itu, segenap masyarakat Aceh perlu menentang ide pembentukan Kodam tersebut,” ujar Sofyan. (Yuswardi A. Suud – Tempo News Room)
Iklan
