Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua MPR Amien Rais mengatakan, dirinya akan berinisiatif menemui Presiden Megawati Sukarnoputri untuk meminta pemerintah membatalkan kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak dan telepon. Hal ini disampaikan Amien setelah menerima 35 orang perwakilan asosiasi pengusaha dan buruh yang tergabung dalam Forum Bipartit Nasional di lantai 5 gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR, Senin (13/1). Dalam pertemuan itu, Amien mengatakan, dirinya tidak tahu mengapa pemerintah tetap menolak pembatalan keputusan itu walaupun ditentang banyak pihak. Namun dia menegaskan pembatalan kebijakan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika nanti setelah bertemu dengan Presiden tidak direspons, saya akan duduk dengan semua kalangan, buruh, pengusaha dan mahasiswa untuk mencari solusi kolektif bagi bangsa dan negara, kata Amien. Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai, akibat kebijakan pemerintah ini pergerakan produksi nasional menjadi lambat. Ia justru menilai, langkah pemerintah untuk memberikan stimulus lewat pemangkasan pajak untuk meredam protes kenaikan harga terkesan sebagai respon kepanikan. Ini karena pengusaha telah meminta hal ini sejak 6 bulan lalu, sekarang serta merta diberikan, kata dia. Dalam acara ini, terlihat hadir pengusaha Dewi Motik dan aktifis buruh Muchtar Pakpahan. Sementara asosiasi pekerja yang hadir di antaranya FSPSI Reformasi, FSP Sandang dan kulit, Serokat Buruh Muslim Indonesia, SP Aqua. Sementara itu, Muhammad Rodja, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta Presiden Megawatai tidak perlu merasa malu untuk meralat keputusannya yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Sedangkan aktifis buruh, Dita Indah Sari meminta pimpinan Dewan mempertimbangkan kemungkinan dibentuknya pemerintahan alternatif, jika pemerintah tidak bersedia mengubah kebijakannya. Menanggapi hal ini, Amien menilai, pergantian pemerintahan sebaiknya dilakukan lewat jalur konstitusi. Cara ini aman dan tidak memiliki konsekuensi, kata dia. Ia juga menganggap Sidang Istimewa sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini terlalu berliku-liku. Namun, ia menyoroti bahwa tanda-tanda pemerintahan yang mau jatuh adalah pemerintahan yang kehilangan kepekaannya. Pemerintahan sekarang kepekaannya sudah agak tumpul, kata dia. Oleh karenanya, lanjut dia, menjadi kewajiban semua pihak untuk memperingatkan pemerintah hingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. (Budi Riza-Tempo News Room)
Iklan
