Pengesahan RUU Pemilu Terancam Tertunda Lagi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu terancam tertunda lagi. Sebelumnya, penyelesaian pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung di DPR ini direncanakan selesai pada 11 Februari depan. Namun, menurut kabar yang diterima anggota Panitia Khusus RUU Pemilu DPR, Ahmad Farhan Hamid, pimpinan Pansus tersebut meminta ditunda lagi sampai satu minggu kemudian. Kita belum ada kepastian sampai tanggal berapa, karena itu harus dibahas di Bamus (Badan Musyawarah) dulu. Kesannya, (RUU Pemilu) itu tidak akan bisa disahkan pada 11 Februari, kata Ahmad Farhan, usai acara pelantikan anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di gedung Nusantara IV kompleks MPR/DPR, Kamis (6/2). Hambatan yang paling kental, menurut Farhan, adalah soal varian proporsional terbuka, di mana ada dua pendapat berbeda yang cukup keras, yakni dari PDI Perjuangan dan Golkar. PDIP minta supaya daerah pemilihannya di provinsi, sementara Golkar, minta basisnya itu di kabupaten. Padahal yang diajukan pemerintah itu dalam pandangan kami sebagai solusi tengah lah, ujar anggota Fraksi Reformasi DPR ini. Ia menambahkan, fraksi-fraksi di DPR masih melakukan lobi-lobi untuk mencari jalan tengah dalam satu atau dua malam ini. Saya kira jalan tengah terbaik itu yang memudahkan pelaksanaannya, dan mampu dipahami masyaraka. Memudahkan pemilih itu jauh lebih penting, tegasnya. Menurut Farhan, komitmen partai-partai memang tidak akan lewat dari bulan Februari untuk dapat menyelesaikan RUU tersebut. Dalam dua-tiga hari ini saya kira harus kita selesaikan seluruhnya, kalau pun ada yang bersisa, biarlah kita bawa ke Pansus. Tidak ada kesepakatan, kita bawa ke paripurna, katanya. Mengambil keputusan dengan jalan voting, menurut Farhan dimungkinkan dilakukan di tingkat Pansus, termasuk di tingkat paripurna jika ada masalah. Sekali-kali biar rakyat juga tahu apa sih yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR, ujarnya. Menurut dia, jika empat elemen dalam RUU Pemilu (Electoral treshold, sistem pemilu, daerah pemilihan dan pejabat yang ikut kampanye) bisa diselesaikan dalam waktu singkat, ia yakin RUU pemilu ini dapat diselesaikan selambat-lambatnya pertengahan Februari ini. Dulu kan kita sudah janjikan bulan November tahun lalu, terus kita undur minggu pertama Januari. Masih belum bisa juga sampai sekarang, katanya. (Dimas Adityo-Tempo News Room)