Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bom Meledak, Menjelang Keberangkatan Delegasi Muslim Ke Malino

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Ambon:Sebuah bom jenis rakitan meledak di Kali Silale, Jalan Sultan Babulah, sekitar 10 meter dari Masjid Raya Al-Fatah dan Masjid Jami Ambon, Sabtu (9/2) sekitar pukul 13.00 WIT. Kendati tidak ada korban jiwa, ledakan bom usai azan dzuhur tersebut mengagetkan warga kota Ambon hingga radius kurang lebih satu kilometer. Kapolda Maluku Brigjen Pol Sunarto yang memperoleh laporan tersebut langsung menuju tempat ledakan, sekitar lima menit kemudian. Dia langsung memerintahkan kepada Kapolres Ambon dan Lease AKPB Novi Antoro bersama satu regu anggota Brimob melakukan penyisiran di sekitar lokasi . “Saya mohon bantuan dari warga agar jangan menyentuh bekas ledakan dahulu sebelum aparat saya melihat dan menyisir lokasi," kata Sunarto kepada Tempo News Room di tempat kejadian perkara (TKP). Ketika didesak wartawan, apakah bom tersebut merupakan upaya menggagalkan perundingan Malino, Sunarto menolak berkomentar. "Nanti akan kami kembangkan dahulu,” katanya . Ledakan itu memang membuat warga Ambon cukup panik. Pasalnya, bom meledak saat perhatian warga tertuju kepada delegasi dari kelompok muslim yang akan berangkat untuk berunding ke Malino. Delegasi yang terdiri dari 35 peserta dan 10 peninjau itu berangkat dari pelabuhan navigasi Ambon , sekitar pukul 14.00 WIT. Akan tetapi, sebelum delegasi itu berangkat ke Malino, tepatnya pukul 09.00WIT, sekelompok massa melakukan unjuk rasa. Mereka meminta kepada delegasi muslim agar memperjuangkan masalah Maluku sebaik mungkin. Menanggapi hal tersebut, ketua tim perwakilan masyarakat muslim Maluku, Thamrin Elly, SH kepada para wartawan mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan semua aspirasi yang diinginkan masyarakat.”Kami akan memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa Indonesia yang nantinya dibicarakan di Malino,” tuturnya menjelaskan. Menurut dia, banyak persoalan krusial yang menyangkut keamanan, penegakan hukum, dan sparatisme yang akan dibicarakan di sana . “Persoalan – persoaan itu terkait dengan kepentingan pemerintah pusat,” kata Thamrin sebelum meninggalkan Ambon. Gubenur Maluku Saleh Latuconsina yang ikut dalam rombongan pertama tersebut berharap kepada masyarakat Maluku agar perundingan ini bisa menyelesaikan konflik selama tiga tahun ini. "Masing-masing kelompok membawa masalah untuk dirundingkan bersama hingga diperoleh kesepakatan,” kata Saleh. Menurut Saleh , dari kesepakatan itu nanti akan dibuat tim pemantau atau kelompok-kelompok kerja di masyarakat dan pemerintah.“Tim itu tergantung kesepakatan yang dibuat. Misalnya , pemerintah bilang bahwa membentuk tim investigasi , maka masyarakat kedua belah pihak harus ada yang memantau kerja tim itu,” tuturnya. Setelah delegasi muslim tiba, maka Minggu (11/2), sebanyak 45 orang delegasi umat Kristen yang terdiri dari 35 peserta dan sepuluh peninjau akan diberangkatkan ke Malino. Mereka akan menghadiri acara tersebut dibawah pimpinan delegasi Drs. Tony Pariella. (Yusnita Tiakoly)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

2 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Deretan Aktris Korea Selatan yang Menikah Dengan Chaebol

5 menit lalu

Aktris Jun Ji Hyun. (Soompi)
Deretan Aktris Korea Selatan yang Menikah Dengan Chaebol

Kisah cinta dengan kalangan chaebol juga dialami sejumlah aktris Korea Selatan.


Setelah Sebut Umat Islam 'Penyusup', Narendra Modi Serang Oposisi Pro-Muslim

5 menit lalu

Para pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) merayakan kemenangan dengan mengibarkan bendera partai setelah mengetahui hasil hitung cepat pemilu India di Ahmedabad, India, 23 Mei 2019. [REUTERS / Amit Dave]
Setelah Sebut Umat Islam 'Penyusup', Narendra Modi Serang Oposisi Pro-Muslim

PM India Narendra Modi dan partai nasionalis Hindu yang dipimpinnya mulai menyerang lawan-lawan oposisi untuk memperkuat basis garis kerasnya.


Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

14 menit lalu

Pakar hukum sekaligus Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai MK punya banyak pekerjaan rumah alias PR pasca-putusan sengketa pilpres.


Tidak Selalu Buruk, Berikut 5 Manfaat Lupa untuk Kerja Memori Otak

14 menit lalu

Ilustrasi orang lupa
Tidak Selalu Buruk, Berikut 5 Manfaat Lupa untuk Kerja Memori Otak

Lupa ternyata memiliki manfaat penting untuk kesehatan otak dan kreativitas Anda.


Tidak Ingin Bau Badan? Hindari 5 Makanan Berikut

29 menit lalu

Ilustrasi bau badan. shutterstock.com
Tidak Ingin Bau Badan? Hindari 5 Makanan Berikut

Ada beberapa makanan yang memicu timbulnya bau badan. Berikut adalah jenis makanan yang menyebabkan bau badan.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

30 menit lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

35 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?


Didukung PAN, Bima Arya Bersiap Maju Pilgub Jawa Barat 2024

37 menit lalu

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam acara Simposium Digitalisasi Aksara Sunda yang digelar secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin, 7 Juni 2021. Kredit: PANDI
Didukung PAN, Bima Arya Bersiap Maju Pilgub Jawa Barat 2024

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju jadi calon gubernur Jabar setelah mendapat arahan dari Ketua Umum PAN Zulhas


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

37 menit lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.