Iklan
TEMPO Interaktif, Malang:Terpidana mati Sugeng menanyakan kapan dia akan dieksekusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Luhut Pakpahan. Pertanyaan itu dia ajukan saat Luhut menyerahkan salinan penolakan grasi kepada Sugeng di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Malang, Senin (17/2) siang. Saudara harap sabar, kami tidak bisa memberitahukannya. Tetapi, tiga hari sebelum dilaksanakan, saudara akan saya beritahu, jawab Luhut dengan kikuk. Luhut hari ini juga memberikan salinan penolakan grasi kepada Sumiarsih, ibu Sugeng yang juga terpidana mati, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang. Sumiarsih dan Sugeng dipidana mati Pengadilan Negeri Surabaya pada 19 Januari 1989 karena terbukti melakukan pembunuhan berencana yang menewaskan Letkol Marinir Purwanto, istri, dua anak, dan seorang keponakan, Agustus 1988. Semua korban dihabisi dengan dihantam kepalanya, dan mayatnya dibuang di jurang Songgoriti, Batu, Malang. Usai pertemuan, Sugeng mengatakan dirinya menerima penolakan grasi ini. Namun, ia menyesalkan kenapa penolakan grasinya tidak turun sejak dulu. Putusan grasi terpidana lain, kata dia, sudah turun paling lama lima tahun. Saya ini 14,5 tahun baru turun. Jadi saya dihukum dua macam, hukuman kurungan dan hukuman mati, kata Sugeng. Sebelum menandatangani surat penolakan grasi, Sugeng membaca seluruh isi surat. Sambil menelusuri deretan kata-kata, Sugeng terlihat menahan air matanya yang akan keluar. Usai membaca salinan penolakan grasi, Sugeng juga mempertanyakan tidak adanya tanda tangan Presiden Megawati. Mengapa tanda tangan Megawati tidak ada, padahal yang menentukan diterima dan ditolaknya grasi adalah Presiden, tanya dia. Sugeng mengatakan pertanyaan soal tanda tangan ini diajukan bukan karena menduga surat ini palsu, namun karena ini berhubungan dengan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Luhut menjawab bahwa surat putusan ini masih berupa salinan sehingga tidak ada tanda tangannya. Putusan yang asli pasti ada tanda tangan Presiden. Berbeda dengan Sugeng, Sumiarsih menolak menandatangani surat tanda terima salinan tersebut. Saya terima salinan ini, tetapi saya tidak mau tandatangan karena harus konsultasi dengan pengacara saya terlebih dahulu, kata dia sambil mengatupkan kedua tangannya di dada sebagai tanda penolakan. Hasnah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita, dan Luhut Pakpahan mencoba membujuk Sumiarsih agar mau tanda tangan, tetapi Sumiarsih yang matanya memerah tetap menolak. Seusai menerima salinan penolakan grasi, Sumiarsih mengatakan dirinya hanya bisa pasrah dengan turunnya salinan ini. Ia akan menerima semua putusan ini tanpa melakukan perlawanan apa pun. Hanya saja, jika dikabulkan ia meminta agar Sugeng jangan dihukum mati. Kasihan Sugeng, dia tidak bersalah, katanya sambil berjalan untuk meneruskan bimbingan rohani yang terputus. Luhut mengatakan pihaknya terpaksa hanya memberikan salinan putusan penolakan grasi karena untuk memenuhi batas waktu seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Surat penolakan grasi harus diberikan maksimal 14 hari setelah ditetapkan. Nah, hari ini adalah batas waktu terakhir, kata Luhut. (Bibin Bintardi-Tempo News Room)
Iklan
![Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/29/id_715425/715425_720.jpg)
