Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Permintaan Pemerintah Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Collin Powell untuk mengambil Statement of Interest kandas. Permintaan ini terkait dengan penyelesaian kasus Karaha Bodas Company (KBC), namun Powell menolak permintaan pemerintah Indonesia itu. Karena, kasus KBC sedang dalam proses pengadilan di Amerika. Di Amerika, eksekutif tidak bisa mencampuri urusan yudikatif, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi DPR Senin (17/2).Dalam paparannya menjelaskan, meskipun powell menolak memberikan Statement of Interest , namun, Kementerian Luar Negeri Amerika menyarankan kedua belah pihak, pemerintah dan KBC untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan. Bahkan, menurut Purnomo, kementerian Luar Negeri akan memberi fasilitas bagi pemerintah Indonesia dan KBC untuk memulai perundingan. Menurut Purnomo, saat ini, telah dilakukan uji tuntas terhadap proyek pembangkit listrik bertenaga panas bumi itu. Hasilnya, proyek KBC layak untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik dengan kapasitas 30 megawatt, 120 megawatt, atau 200 megawatt. Meskipun demikian, pihak Karaha Bodas Company belum menyikapi hasil uji tuntas ini. Sebab due dilligence (uji tuntas) baru selesai seminggu yang lalu, kata Purnomo. Proyek Karaha Bodas, adalah proyek pembangkit listrik hasil patungan antara Pertamina dengan KBC yang didukung oleh pemerintah Amerika. Proyek ini sendiri, terhenti sejak 1997 karena krisis. Akibatnya pihak KBC mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pemerintah Indonesia melalui Pertamina. Pertamina sendiri, pada beberapa waktu lalu meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sampai saat ini, kasus KBC,masih diproses di beberapa pengadilan di luar negeri. Yaitu, di pengadilan Houston District, pengadilan New York, pengadilan Delaware, pengadilan Kanada, pengadilan Hongkong, dan pengadilan Singapura. Purnomo menjelaskan, saat ini tim pengacar a Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Amerika, sedang berupaya mengakuisisi lima persen dana Pertamina di Bank of America dan Bank of New York. Hal ini terkait dengan sisa dana Pertamina di kedua bank itu, setelah 95 persennya sudah dinyatakan milik pemerintah RI oleh pengadilan New York. Pengadilan New York sendiri, telah menolak akuisisi pemerintah Indonesia terhadap sebagian lima persen itu. Selanjutnya, pemerintah sedang berupaya mencairkan bagian 95 persen dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Amerika. Multazam --- Tempo News Room
Iklan
