Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra setuju pelarangan pejabat publik memakai fasilitas negara dalam kampanye. Masalahnya, istilah pejabat publik yang disebut dalam UU tentang Pemilu itu belum jelas. Yang ada pejabat negara dan pejabat pemerintah, kata dia di kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rabu (19/2). Kata Yusril, istilah pejabat publik salah kaprah. Dalam kosa kata hukum, istilah itu tidak dikenal. Pejabat pemerintah itu meliputi presiden, wakil presiden, menteri, dan lain-lain. Sedangkan Ketua DPR atau MPR itu bisa dikategorikan sebagai pejabat negara. Fasilitas-fasilitas negara bagi pejabat, kata dia, memang tidak boleh digunakan untuk kampanye. Namun, kata Yusril, jika berkaitan dengan pengawalan, misalnya presiden dan wakil presiden, tidak bisa dilarang. Karena fasilitas itu melekat dan berkaitan dengan keamanan. Yusril mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara ketika sedang berlaku sebagai Ketua Umum PBB. Ia tidak menggunakan ruang VIP, misalnya, ketika tidak sedang bertindak sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. (Anggoro Gunawan)
Iklan
