KPP HAM Serahkan Berkas Panggilan untuk Tersangka

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Azasi Manusia Manusia (KPP HAM) diwakili Usman Hamid, Deden Umar Daihani dan Munarman, menyerahkan kelengkapan berkas-berkas yang menyangkut permohonan bantuan pemanggilan secara paksa terhadap enam perwira TNI ke Pengadilan HAM, Jakarta, Selasa (19/2). Para jenderal tersebut, disangka terlibat pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) kasus Trisakti dan Semanggi. Berkas-berkas yang diserahkan terdiri atas surat-surat yang menunjukkan keabsahan KPP HAM sebagai sebuah badan, surat-surat bukti tentang telah dilakukannya pemanggilan terhadap enam perwira TNI, surat-surat yang diterima baik dari Mabes TNI maupun Polri dan kronologis pemanggilan. Seluruh berkas diserahkan meski pada prinsipnya, Pengadilan HAM hanya meminta surat panggilan yang sah. Pihak Pengadilan HAM Rusdy As’ad yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meminta agar seluruh berkas dilengkapi dengan berkas aslinya. Permintaan itu disanggupi perwakilan KPP HAM dan akan disusulkan hari ini juga. Setelah memeriksa berkas-berkas tersebut, Rusdy kembali memastikan kepada pihak KPP HAM perihal permohonan bantuan yang diajukan kepada pihaknya. “Kami akan menggunakan pertimbangan hanya berdasar pada apa yang kita terima saja kan, jadi tidak akan berkembang kemana-mana,” tanya dia yang dijawab dengan anggukan persetujuan dari pihak KPP HAM. Setelah berdiskusi sesaat dengan Panitera Sidabalok yang juga Panitera Kepala PN Jakarta Pusat serta seorang staf yang lain, Rusdy menjanjikan kepastian untuk memberi bantuan Kamis mendatang (21/2) sekitar pukul 11.00 WIB. “Jadi kami rasa kami tidak perlu memberikan undangan lagi,” kata dia. (Wuragil – Tempo News Room)