Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 40 persen gedung-gedung di Jakarta termasuk Gedung DPR/MPR ternyata tidak memiliki fasilitas keselamatan kebakaran yang layak. Sedangkan tiga pasar besar di Jakarta jauh dari standar aman pemadam kebakaran yang ditetapkan Dinas Kebakaran. "Sebagian besar gedung-gedung bertingkat itu milik pemerintah," kata Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta Jhonny Pangaribuan di Jakarta, Rabu (19/2) malam. Menurut Jhonny, para pengelola gedung bertingkat kerap mengabaikan perawatan alat-alat dan sarana untuk menghindari korban kebakaran. Misalnya saja, tangga darurat untuk keselamatan para penghuni gedung yang tidak dirawat. Alat pemadam kebakaran lainnya pun seringkali tak mendapatkan perawatan khusus dibanding peralatan kantor lainnya. Dinas Kebakaran, kata Jhonny, selalu mengecek secara berkala setiap 1-3 tahun sarana mencegah dan pertolongan darurat jika terjadi kebakaran. Menurutnya, di Jakarta kini ada 1000 gedung bertingkat yang harus dilengkapi dengan sarana mencegah kebakaran. Dari data terakhir tahun ini, pihaknya baru mengecek 200 gedung bertingkat. Hasilnya, 40 persen di antaranya tak dilengkapi alat-alat kebakaran. "Jadi, bagaimana kalau pendataan sudah sampai seribu?" katanya dengan nada tanya. Jhonny menjelaskan, ketika kontraktor akan mendirikan sebuah bangunan, Dinas Kebakaran akan dilibatkan untuk memberikan rekomendasi perencanaan penanggulangan kebakaran. Pihaknya akan merekomendasikan gedung bisa dibangun jika sudah memenuhi standar penecegahan kebakaran, seperti tersedianya tangga darurat dan alat pemadam api lainnya. Setelah rekomendasi izin, Dinas Kebakaran masih harus merekomendasikan lagi izin penggunanan bangunan. Upaya terakhir adalah pengecekan perawatan sarana-sarana itu secara berkala dengan frekuensi 1 - 3 tahun. Bagi pengelola gedung yang mengabaikan perawatan itu pihaknya sudah melayangkan tingkat bahaya jika gedung tersebut terbakar. "Contohnya gedung MPR/DPR itu sudah mendapat peringatan keras," katanya. Gedung perkantoran dan hotel yang dikelola swasta, kata Jhonny, relatif lebih bisa merawat sarana pencegahan kebakaran itu. Tapi, hampir sebagian gedung milik pemerintah sangat minim perawatannya. Padahal, kata Jhonny, anggaran belanja negara tiap tahun menetapkan pos perawatan gedung paling besar dibanding pos lainnya. "Tahu sendiri lah, korupsi masih merajalela," katanya. Selain gedung-gedung bertingkat, semua pasar besar di Jakarta tak dilengkapi dengan sarana pencegahan kebakaran yang memadai. "Tiga bulan lalu sudah saya tegur PD Pasar Jaya agar mengatur kembali Pasar Tanah Abang untuk mencegah kebakaran yang besar. Mereka selalu menunda-nundanya," kata Jhonny. Ia mengaku paling ngeri jika Tanah Abang terbakar seperti sekarang. "Seumur-umur saya bekerja di pemadam kebakaran, baru kali ini saya ngeri melihat api," katanya. Pasar besar yang tak dilengkapi sarana pemadam kebakaran itu antara lain Pasar Kramatjati, Pasar Cipulir, dan Pasar Tanah Abang. Pasar-pasar itu jauh memenuhi standar aman pemadam kebakaran yang ditetapkan Dinas Kebakaran, seperti tersedianya detektor api, alat pemadam api, dan ketersedian air di sekitar pasar untuk mencegah api meluas. Selain itu, ketidakteraturan lapak-lapak pedagang semakin menambah kemungkinan pasar-pasar di Jakarta rawan kebakaran. "Kalau Anda masuk pasar Tanah Abang sudah tak ada ruang bergerak lagi," katanya. Seperti kebakaran yang terjadi kali ini, 40 unit kendaran pemadam api, tak bisa menyemprotkan air hingga ke sumber api karena terhalang lapak kaki lima. Tanah Abang juga minim kesedian air di sekelilingya.(Bagja Hidayat-Tempo News Room)
Iklan
