Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPP HAM Tolak Usulan Menko Polkam untuk Kompromi dengan TNI/Polri

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Azasi Manusia (KPP HAM) kasus Trisakti, Semanggi I dan II menolak tawaran untuk dialog dan duduk bersama dengan personil TNI/Polri. Sebelumnya dalam Rapat Kerja jajaran Polkam dengan Komisi I dan II DPR, Senin (18/2) kemarin, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono meminta KPP dan personil TNI/Polri berunding untuk mecahkan polemik soal pemanggilan perwira TNI yang diduga terlibat pelanggaran HAM. KPP HAM menganggap langkah dialog untuk kompromi tidak akan menyelesaikan masalah. “Seakan-akan duduk bersama itu sudah bisa menyelesaikan masalah,” kata Munarman, anggota KPP HAM Trisakti dan Semanggi I dan II, kepada Tempo News Room melalui sambungan telepon, Selasa (19/2) malam. Menurut Munarman, jika tawaran dilaksanakan publik akan menganggap ini sebuah langkah terhormat dan secara de facto KPP HAM mendapatkan citra yang baik. “Tapi bagi aspek penegakan hukum HAM ini sebuah langkah yang sangat mengecewakan,” ujar Munarman, yang juga bekas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Dia menambahkan polemik yang berkembang disebabkan adanya penolakan perwira TNI/Polri atas panggilan KPP HAM. “{Penolakan] Itu melanggar prinsip-prinsip hukum dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” katanya lebih lanjut. Menurut Munarman TNI/Polri berlindung di balik keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran HAM berat dalam Kasus Trisakti dan Semanggi I dan II. “Padahal Pansus bukanlah implementasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,” kata dia. Proses pembentukan pansus menurutnya terjadi sebelum UU No.26/2000 itu keluar. “Pansus terbentuk pada Oktober 2000 sedangkan UU tersebut keluar tanggal 23 November 2000. Jadi pansus itu bukan dalam proses mengimplementasikan UU itu dan tidak bisa menyandarkan hasilnya” jelasnya. Kelemahan kedua dari putusan pansus itu menurut Munarman, adalah secara subtansinya DPR tidak memiliki wewenang memutuskan sebuah perkara. DPR hanya berfungsi merekomendasikan apakah kasus tersebut diadili melalui Pengadilan Ham Ad Hoc atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tambahnya mengacu pada UU tersebut. “Jadi kita tetap dalam posisi pemanggilan paksa perwira tersebut melalui pengadilan, terlepas apakah mereka mau datang atau tidak,” tegasnya. Munarman menambahkan kejadian ini dapat diambil sebuah pelajaran berharga bagi pendidikan politik pada rakyat. “Ini bukan hanya masalah hasilnya. Kita buktikan siapa yang mengangkangi hukum, militer ataukah rakyat,” imbuhnya bersemangat. Sedangkan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Mayjen Timor C Manurung, yang dihubungi di tempat terpisah, tidak mau berkomentar banyak soal tawaran Menko Polkam itu. “Bagaimana baiknya sajalah,” ujarnya. Tapi pihaknya menurut Manurung akan menghadapi secara all out masalah ini, setelah masalah berkembang dengan rencana pemanggilan paksa perwira TNI/Polri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kita akan melakukan perlawanan sampai ke Mahkamah Agung. Kita tidak begitu saja mau menerima putusan pengadilan nantinya,” tegas Manurung. (Yura Syahrul)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 34 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul di 32 Provinsi

1 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota KPU membacakan data saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 34 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul di 32 Provinsi

KPU RI telah mengesahkan rekapitulasi nasional hasil perolehan suara Pilpres 2024 di 34 provinsi.


Kemenhub Atur Lintas Angkutan Barang dan Orang di Empat Pelabuhan Utama

4 menit lalu

Sejumlah kendaraan roda empat antre menunggu kapal bersandar di Dermaga 3 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu 23 Desember 2023. PT ASDP Ferry memprediksi puncak arus mudik natal 2023 di Pelabuhan Merak terjadi pada 22-23 Desember 2023, dengan data jumlah penumpang per 12 jam mencapai 24.235 orang terdiri dari 22.113 dalam kendaraan dan 2.122 pejalan kaki. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Kemenhub Atur Lintas Angkutan Barang dan Orang di Empat Pelabuhan Utama

Kemenhub mengatur pergerakan angkutan orang dan barang di empat pelabuhan utama selama Ramadhan.


Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

4 menit lalu

Sekelompok pria pengangguran membakar kardus ketika mereka berusaha menghangatkan diri ketika fajar di Kota Gaza, 18 Februari 2019. Orang-orang itu mengatakan mereka akan dengan senang hati bekerja hanya dengan 5 syikal sehari (sekitar 1,35 Dolar AS) tetapi tidak ada pekerjaan. Pada Oktober 2018, Bank Dunia mengatakan, 54 persen tenaga kerja Gaza menganggur, termasuk 70 persen pemuda. REUTERS/Dylan Martinez
Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

ILO memperkirakan jika perang Gaza masih berlanjut sampai akhir Maret 2024, maka angka pengangguran bisa tembus 57 persen.


Imam Masjid di Takalar Jadi Sasaran Pengeroyokan

12 menit lalu

Ilustrasi Pengeroyokan.
Imam Masjid di Takalar Jadi Sasaran Pengeroyokan

Polres Takalar tengah menyelidiki kasus dan motif pengeroyokan imam masjid. Muncul dugaan bahwa korban merendahkan kehormatan istri seorang warga.


Keppers Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

13 menit lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppers Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Bagikan Vlog Perjalanannya di Bangkok, Hyeri Bersemangat Pemotretan di Luar Negeri

13 menit lalu

Hyeri Girl's Day. (Tangkapan layar vlog Youtube.com/Hyeri)
Bagikan Vlog Perjalanannya di Bangkok, Hyeri Bersemangat Pemotretan di Luar Negeri

Hyeri membagikan vlog perjalanannya di Bangkak melalui vlog setelah minta maaf dan menjelaskan hubungannya dengan Ryu Jun Jeol


5 Jenis Olahraga yang Tepat untuk Dilakukan Saat Berpuasa Bulan Ramadan

14 menit lalu

Warga berolahraga di kawasan Jenderal Sudirman, Minggu, 10 April 2022. Masyarakat tetap berolahraga di kawasan Sudirman saat bulan puasa. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Jenis Olahraga yang Tepat untuk Dilakukan Saat Berpuasa Bulan Ramadan

Ketika seseorang menjalani puasa di bulan Ramadan, tubuh tidak akan mendapatkan suplai makanan dan minuman selama beberapa jam.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Sebut Tak Ada yang Biayai Demo di KPU: Ini Pakai Duitku

17 menit lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Sebut Tak Ada yang Biayai Demo di KPU: Ini Pakai Duitku

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim, tak ada pihak yang membiayai aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI.


Top 3 Tekno Berita Terkini: Siklon Tropis Megan, Gempa Talaud, dan Mahasiswa Geofisika UI

24 menit lalu

Siklon Tropis Megan (BMKG)
Top 3 Tekno Berita Terkini: Siklon Tropis Megan, Gempa Talaud, dan Mahasiswa Geofisika UI

BMKG memantau Siklon Tropis Megan di Teluk Carpentaria dan Bibit Siklon Tropis 91S di Samudra Hindia sebelah tenggara-selatan Bali.


5 Penyebab Berat Badan Naik Meski Puasa Ramadan

29 menit lalu

ilustrasi berat badan (pixabay.com)
5 Penyebab Berat Badan Naik Meski Puasa Ramadan

Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab berat badan naik saat Ramadan. Umumnya terkait pola makan dan gaya hidup