Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah agar menambah atase perburuhan, kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus Yamani, Kamis (3/1). Yunus, kepada Tempo News Room, mengatakan, “Selama ini yang diandalkan hanya KBRI, padahal atase perburuhan cuma ada dua, yaitu di Saudi Arabia dan Malaysia." Dengan jumlah atase perburuhan yang cuma dua itu, menurutnya, para TKI sulit mendapatkan perlindungan jika mendapat masalah. Misalnya saja TKI yang bekerja di Abu Dhabi, Qatar, Hongkong, Kuwait, atau Taiwan. Yang biasanya ada di tiap kedutaan adalah atase ekonomi. “Mereka sering kali menolak mengurusi soal hukum dan ketenagakerjaan dari TKI yag mengadukan persoalannya," papar dia. Selain yang jumlahnya hanya dua, persoalan hukum yang melibatkan TKI sering terjadi di kota kecil, yang jauh dari kantor kedutaan Indonesia. Akibatnya, para TKI tidak bisa mengadukan masalahnya. Karena itu, Yamani juga mengusulkan agar ditempatkan kosultan hukum di kota-kota kecil atau membuat vocal point dari para TKI itu sendiri. (istiqomatul hayati)
Iklan
