Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

George Junus Aditjondro: Penjualan BUMN Ajang Pemutihan Korupsi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pakar sosiologi korupsi, George Junus Aditjondro mengatakan, kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Menurutnya, jika asset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk mengurusi asset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham didalamnya bias terbebas dari jeratan hukum. "Jadi penjualan beberapa asset BUMN hanya menjadi ajang pemutihan korupsi yang bias membebaskan para kongloperat yang pernah melakukan korupsi," kata George kepada wartawan di Semarang, Selasa (7/1). George juga menyayangkan kebijakan pemerintah menjual asset BUMN ke pihak asing serta menerbitkan Letter of Release and Discharge (R&D-surat jaminan pembebasan dari proses dan tuntutan hukum) untuk obligor Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurutnya untuk menambah pemasukannegara, akan lebihtepat jika pemerintah menyita asset-aset keluarga Soeharto dan para koruptor, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. "Jadi buat apa menjual asset BUMN dan menerbitkan R&D, mendingan sita aja asset para koruptor, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Itu sudah cukup," tandasnya. Selain menyatakan hal tersebut diatas, Goerge yang mengaku akan kembali menekuni dunia Ornop ini juga menyatakan bahwa kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing juga mengandung dua kelemahan lain. Yakni keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hokum yang kuat. "Lihat saja dalampenjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan dari DPR". Kelemahan yang lain menurutnya adalah adanya "pengingkaran" dari keputusan MPR yang mengamanatkan agar penyelenggara negara harus bersih dari KKN. "MPR menegaskan agar penyelenggara negara harus bersih dari KKN, tapi saya tidak tahu kenapa divestasi Indosat justru dimenangkan oleh oleh Singapura Technologies Telemedia (STT). STT adalah milik menantu PM Lee Kuan Yew yang juga melakukan KKN. Kebijakan menjual Indosat ke STT ini mendapat sorotan tajam di Australia," tandasnya. Sohirin --- TNR
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Jadwal Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris Minggu: 5 Pemain Bintang The Gunners Kemungkinan Absen

4 menit lalu

Para pemain Arsenal saat adu penalti dengan pemain FC Porto dalam Leg Kedua 16 Besar Liga Champions di  Emirates Stadium, London, Inggris, 12 Maret 2024. Reuters/Andrew Boyers
Jadwal Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris Minggu: 5 Pemain Bintang The Gunners Kemungkinan Absen

Bukayo Saka dan Gabriel Martineli termasuk lima pemain yang berpotensi absen saat laga Manchester City vs Arsenal di pekan ke-30 Liga Inggris Minggu.


Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

5 menit lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Universitas Budi Luhur Hadirkan Program non-Tesis Magister S2 Ilmu Komunikasi

9 menit lalu

Kampus merdeka itu kampus Budi Luhur.
Universitas Budi Luhur Hadirkan Program non-Tesis Magister S2 Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur menghadirkan program non-Tesis untuk magister S2 Ilmu Komunikasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

11 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Mulai April 2024, Ini Pajak yang Harus Dibayar Turis Berkunjung ke Barcelona

13 menit lalu

Barcelona. Unsplash.com/Dorian D1
Mulai April 2024, Ini Pajak yang Harus Dibayar Turis Berkunjung ke Barcelona

Berapa pajak yang harus dibayar turis yang berkunjung ke Barcelona?


Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

17 menit lalu

Ketua Dewan Pensehat Tim Hukum Nasional AMIN, Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

Hamdan Zoelva masih memberikan masukan dan saran, meski tak terlibat dalam sidang sengketa pilpres di MK.


5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa

21 menit lalu

Pengunjung memadati Kawasan wisata La Riviera Holiday Festive di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, 23 Desember 2022. La Riviera Holiday Festive merupakan kawasan wisata dengan konsep bangunan, sungai hingga kanal mirip di Belanda. TEMPO/Fajar Januarta
5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa

Akses lokasi yang mudah ke PIK 2 juga sangat cocok bagi warga kota yang tidak memiliki banyak waktu untuk berlibur sehingga dapat menghemat waktu.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

28 menit lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

29 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?