Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia kembali membuka peluang berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga berakhirnya masa pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor VII/2001 pada 11 Pebruari 2002. Saat ini pemerintah tengah merancang bentuk dialog tersebut. Disamping itu, pemerintah juga masih menunggu komitmen sungguh-sungguh dari GAM untuk masuk dalam kerangka dialog yang ditawarkan itu. Hal ini disampaikan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers di Jakarta, Kamis (10/1). “Kita minta pada GAM, kalau memang ingin melakukan suatu perundingan yang serius, ya, waktunya sekitar satu bulan ini, dan kita bisa lakukan tiga kali pertemuan. Dari situ, kemudian akan ketahuan, apakah betul mereka menuju pada penerimaan otonomi khusus atau sebaliknya tidak akan pernah berkompromi,” ujarnya. Lebih lanjut, menurut Yudhoyono, pemerintah memandang bahwa upaya penyelesaian masalah Aceh takkan optimal, tanpa membuka ruang untuk sebuah pembicaraan politik atau peace process. Namun, jika GAM bersikukuh menolak berkompromi, maka hal itu dipandang bukan bagian dari solusi. “Dengan catatan, perundingan ini menuju ke sebuah penerimaan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan berhentinya gerakan separatisme atau memisahkan diri dari RI,” kata Yudhoyono. Menko Polkam melihat adanya harapan dan kemajuan di bidang keamanan dalam kurun waktu setahun ini. “Sudah banyak sekali indikasi bergabungnya kembali saudara-saudara kita yang kemarin berada dalam GAM,” kata Yudhoyono. Karena itu pemerintah akan lebih memusatkan perhatian pada upaya meyakinkan kembali rakyat Aceh untuk membangun Bumi Serambi Mekah secara bersama-sama. “Lebih bagus kita menuju ke situ, daripada kita memberikan ultimatum, kalau tidak mau berunding,” tegasnya. Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah menilai pelaksanaan Jeda Kemanusiaan tahap I dan II, serta moraturium selama ini tak optimal. Terbukti dengan masih maraknya kekerasan di sana. Untuk melakukan pendekatan secara lebih komprehensif, pemerintah menerapkan Inpres Nomor IV/Tahun 2001, yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor VII/Tahun 2001. Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan pendekatan keamanan maupun pemulihan ekonomi, melalui dialog dan pemulihan keamanan. Beberapa waktu lalu, Mendagri juga pernah menyatakan, dialog dengan GAM hanya akan dilakukan melalui pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menolak mediator asing dalam perundingan tersebut. (Dara Meutia Uning)
Iklan
